SORONG, PBD – Sebanyak 271 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemerintah Kota Sorong memberikan ultimatum kepada Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, agar mengangkat mereka menjadi pegawai penuh waktu paling lambat akhir Juni 2026.
Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, para pegawai paruh waktu mengancam akan kembali melakukan aksi demonstrasi, menduduki Kantor Wali Kota Sorong, memalang Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga menempuh jalur hukum dengan menggugat formasi penerimaan PNS tahun 2021.
Ultimatum itu disampaikan Koordinator PPPK Paruh Waktu, Amos Seo, usai bersama ratusan rekannya menyampaikan aspirasi di depan Gedung Lambert Jitmau (LJ), Rabu (10/6/2026).
Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) PNS Formasi 2021 oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat yang didampingi Wakil Wali Kota H. Ansar Karim.
Amos Seo menegaskan, 271 PPPK paruh waktu yang telah mengabdi sejak era Wali Kota Lambert Jitmau seharusnya masuk dalam kuota 546 formasi PNS tahun 2021.
“Kami sudah masuk dalam database dan sudah belasan tahun mengabdi. Tetapi justru kami dikorbankan. Ada orang yang tidak pernah menjadi honorer di Kota Sorong tiba-tiba namanya muncul dan menerima SK. Kami sangat sakit hati,” tegas Amos.
Menurutnya, formasi 546 tersebut merupakan kuota bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi Zona C pada tahun 2021. Karena itu, pihaknya menilai terdapat kejanggalan dalam proses penetapan penerima SK.
“Kami menuntut database 546 itu dibuka kembali. Orang-orang yang menerima SK itu banyak yang tidak pernah honor di Kota Sorong. Mereka seperti ‘lompat jendela’, sementara kami yang sudah lama mengabdi justru tersingkir,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan persoalan PPPK paruh waktu tidak hanya terjadi di Kota Sorong, melainkan menjadi persoalan nasional yang dihadapi banyak daerah.
Ia meminta para pegawai paruh waktu untuk bersabar mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Saat Wali Kota menyebut para pegawai masih menerima gaji setiap bulan, para demonstran langsung membantah. Mereka mengaku pembayaran gaji tidak dilakukan secara rutin dan terkadang baru diterima setelah dua hingga tiga bulan.
Mendengar keluhan tersebut, Septinus Lobat berjanji akan mengupayakan agar pembayaran gaji pegawai paruh waktu dapat dilakukan setiap bulan.
Namun, jawaban tersebut tidak memuaskan para demonstran. Amos Seo menegaskan bahwa yang mereka tuntut bukan sekadar kepastian pembayaran gaji, melainkan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
“Intinya sebelum akhir Juni kami harus sudah diangkat menjadi pegawai penuh waktu. Kalau tidak, kami akan datang lagi, menduduki Kantor Wali Kota, memalang Kantor BKD, dan menggugat formasi 546 PNS tahun 2021,” tegas Amos yang disambut teriakan dukungan dari rekan-rekannya. (**/Oke)
