SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya segera mengukuhkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mendeteksi berbagai potensi ancaman, gejolak sosial hingga konflik yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, Drs. George Japsenang, M.Si, mengatakan keberadaan FKDM memiliki posisi strategis karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga keamanan dan kondusivitas daerah.
“Forum ini sangat penting dan krusial karena tugasnya membantu pemerintah daerah dalam melakukan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman yang ada di Papua Barat Daya,” kata George Japsenang kepada media ini di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, FKDM tidak hanya berfungsi sebagai forum komunikasi, tetapi juga menjadi mata dan telinga pemerintah di tengah masyarakat. Anggotanya berasal dari berbagai unsur, seperti tokoh masyarakat, akademisi, media, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang dinilai memiliki kedekatan serta akses informasi di lingkungan masing-masing.
“Hal-hal yang bakal terjadi atau bahkan berpotensi terjadi dapat mereka sampaikan kepada pemerintah sehingga bisa dilakukan langkah pencegahan lebih awal,” ujarnya.
George menjelaskan, FKDM juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Bahkan, forum tersebut dapat memberikan telaahan maupun rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Kalau ada kebijakan pemerintah yang perlu dibenahi agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari, mereka bisa memberikan telaahan dan rekomendasi,” katanya.
Kesbangpol PBD sebelumnya telah melakukan sosialisasi sekaligus rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang akan bergabung dalam FKDM. Sebanyak sembilan orang dari berbagai unsur masyarakat telah disiapkan untuk menjalankan fungsi kewaspadaan dini tersebut.
Setelah dikukuhkan, FKDM diharapkan tidak sekadar menjadi organisasi formal, tetapi mampu bekerja aktif membaca dinamika di tengah masyarakat dan menyampaikan informasi secara cepat kepada pemerintah. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi berkembang menjadi konflik dapat diantisipasi sejak awal demi menjaga Papua Barat Daya tetap aman, damai dan kondusif. (**/oke)
