SORONG, PBD – Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan di Tanah Papua harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat.
Pesan tersebut disampaikan Zulkifli Hasan saat menjadi keynote speaker dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).
Zulhas menilai masyarakat adat tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima dampak pembangunan. Mereka harus dilibatkan dalam menentukan arah pembangunan sekaligus memperoleh manfaat langsung dari berbagai program yang dijalankan pemerintah.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” tegas Zulhas.
Ia juga mendorong agar masyarakat Papua diberikan ruang dan kepercayaan yang lebih besar untuk menentukan masa depan pembangunannya sendiri.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
Sejalan dengan itu, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, khususnya menyangkut wilayah dan tanah adat.
Menurut Elisa, pemerintah daerah berkomitmen mendukung proses pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian terhadap hak masyarakat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” tegas Elisa.
Pernyataan kedua tokoh tersebut menjadi salah satu pesan utama dalam PAPEDA Summit 2026 yang mengusung tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development.”
Forum tersebut mendorong perubahan paradigma pembangunan Tanah Papua agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat serta meningkatkan kesejahteraan secara adil dan berkelanjutan.
PAPEDA Summit juga menempatkan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir dan laut sebagai salah satu agenda strategis. Forum ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan adat, perhutanan sosial, wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil.
Gubernur Elisa berharap PAPEDA Summit tidak berhenti sebagai forum diskusi semata, tetapi menghasilkan langkah konkret setelah seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” ujarnya.
PAPEDA Summit 2026 berlangsung selama 2–4 September 2026 di Kota Sorong dan mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, lembaga riset serta mitra pembangunan untuk membahas masa depan Tanah Papua yang menempatkan manusia, alam dan budaya sebagai fondasi pembangunan. (Oke)
