SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus memperkuat pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui monitoring dan evaluasi secara rutin, dialog kebangsaan, hingga pembinaan berkelanjutan kepada seluruh ormas yang terdaftar di Papua Barat Daya.
Perwakilan Kesbangpol Papua Barat Daya menegaskan, keberadaan ormas memiliki posisi penting dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembinaan masyarakat dan menjaga kondusivitas daerah.
“Ormas memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah, khususnya dalam pembinaan masyarakat dan menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.
Kontribusi ormas juga terlihat dalam berbagai aksi kemanusiaan. Saat musibah kebakaran melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu, berbagai ormas bersama Kesbangpol turun langsung menyalurkan bantuan berupa pakaian layak pakai, beras, hingga makanan siap saji kepada masyarakat terdampak.
Memasuki peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Pemprov Papua Barat Daya juga akan menggelar aksi sosial “Donor Darah Merah Putih”. Kegiatan ini akan melibatkan lebih dari 200 organisasi kemasyarakatan, komunitas, serta insan media.
Aksi donor darah tersebut diharapkan mampu membantu Palang Merah Indonesia (PMI) memenuhi kebutuhan stok darah di rumah sakit yang hingga kini masih terbatas di Papua Barat Daya.
Selain pembinaan organisasi, Kesbangpol juga terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), capaian Papua Barat Daya pada aspek peran organisasi kemasyarakatan tergolong baik dengan nilai yang cukup tinggi.
Meski demikian, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah indikator yang perlu diperkuat, terutama dalam peningkatan partisipasi politik, pembinaan kader, serta publikasi berbagai inovasi dan pelayanan publik yang telah dilakukan perangkat daerah.
Menurut Kesbangpol, masih banyak inovasi pelayanan publik yang belum terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal sehingga belum seluruhnya tercatat dalam penilaian di tingkat nasional.
“Kami berharap seluruh inovasi dan layanan publik dapat terdokumentasi dan dipublikasikan dengan baik agar mampu meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia Papua Barat Daya,” katanya.
Saat ini tercatat lebih dari 200 organisasi kemasyarakatan telah terdaftar secara resmi di Papua Barat Daya. Setiap ormas diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan melalui proses verifikasi faktual sebelum memperoleh pengesahan.
Pembinaan dilakukan setiap tahun melalui evaluasi berkala guna memastikan seluruh organisasi berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
Kesbangpol juga terus menyelesaikan persoalan dualisme kepengurusan yang masih terjadi pada sejumlah ormas.
Penyelesaiannya dilakukan melalui tiga tahapan, yakni klarifikasi kepada masing-masing pihak, mediasi untuk mencapai kesepakatan, dan apabila belum tercapai, persoalan dikembalikan kepada pengurus pusat atau diselesaikan melalui jalur hukum.
“Sejumlah ormas sudah berhasil disatukan, sementara beberapa lainnya masih dalam proses pembinaan,” jelasnya.
Melalui pembinaan yang berkelanjutan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh organisasi kemasyarakatan semakin tertib dalam administrasi, solid dalam kepengurusan, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. (Oke)
