RAJA AMPAT, PBD – Wakil Bupati Raja Ampat, Mansur Syadan, menyampaikan apresiasi kepada DPRK Raja Ampat atas kerja sama dan sinergi yang terbangun selama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Hal tersebut disampaikan saat mewakili Bupati Raja Ampat pada Penutupan Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Kedua DPRK Raja Ampat dalam rangka pembahasan materi Ranperda LKPD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Raja Ampat, di antaranya Komandan Kodim 1805 Raja Ampat, Kapolres Raja Ampat, Komandan Yonif TP 863/BB Raja Ampat, Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, perbankan, serta tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena proses pembahasan Ranperda LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan dengan baik hingga tahap penutupan.
Ia menyampaikan penghargaan yang tulus atas kesungguhan, ketelitian, dan semangat kolegial yang ditunjukkan seluruh anggota DPRK selama proses pembahasan berlangsung.
Menurutnya, berbagai pertanyaan, catatan kritis, serta masukan yang disampaikan dewan telah memperkaya proses pembahasan dan menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan legislatif berjalan sebagaimana mestinya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Mansur menegaskan bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak terlepas dari sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Pembahasan yang telah kita lalui bersama menegaskan satu hal penting, bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat bukanlah capaian yang berdiri sendiri.
Keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara kerja keras jajaran eksekutif dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai ketentuan, serta kecermatan legislatif dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibangun melalui proses yang terbuka, dialogis, serta berbasis data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dibangun melalui proses yang terbuka, dialogis, dan berbasis pada data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sinergi yang telah terjalin antara eksekutif dan legislatif harus terus dijaga dan ditingkatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” katanya.
Dengan ditutupnya rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati berharap seluruh hasil pembahasan dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berintegritas.
Ia juga berpesan kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar menjadikan setiap catatan, rekomendasi, dan masukan dari DPRK sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan.
“Kepada Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat, saya menyampaikan terima kasih atas kerja sama, dedikasi, dan komitmen yang telah diberikan selama masa sidang ini.
Semoga sinergi yang telah terjalin dengan baik dapat terus dipelihara demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Raja Ampat yang kita cintai bersama,” tutupnya. (Niko)
