SORONG, PBD – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Papua Barat Daya menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di lembaga negara.
Ketua PKC PMII Papua Barat Daya, Jufran, mengatakan pihaknya menilai langkah Polri dalam mengusut dan menindak para pelaku korupsi merupakan upaya yang tepat demi menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
“Sebagai organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, PMII mendukung penuh setiap langkah Polri dalam memberantas praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat Indonesia,” ujar Jufran dalam keterangannya.
Ia menegaskan, seluruh pihak diharapkan tidak menghalangi proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, penegakan hukum yang profesional dan bebas dari intervensi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.
Selain itu, PMII Papua Barat Daya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan dan kepercayaan kepada aparat kepolisian dalam mengungkap berbagai praktik korupsi yang merugikan negara.
“Marilah kita bersama-sama mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum kepada tim kepolisian agar praktik-praktik korupsi dapat diungkap secara tuntas,” katanya.
Jufran menilai pemberantasan korupsi menjadi semakin penting di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran dan penghematan belanja negara, termasuk penyesuaian transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah untuk mendukung program-program prioritas nasional.
“Di saat negara sedang melakukan efisiensi anggaran demi menjalankan program prioritas, justru sangat disayangkan apabila masih ada pejabat yang seharusnya menegakkan hukum tetapi terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat,” tegasnya.
Diakhir pernyataannya, PKC PMII Papua Barat Daya juga mendesak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi agar bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung. Sikap tersebut dinilai akan membantu aparat penegak hukum bekerja secara profesional dalam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan tanpa membedakan institusi mana pun.
“Semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Kami berharap tidak ada intervensi, dan siapa pun yang terlibat agar kooperatif demi terwujudnya penegakan hukum yang adil dan berkeadilan,” tutup Jufran. (**/oke)
