SORONG, PBD – Pemerintah Kota Sorong membantah tudingan mengabaikan pengusaha Orang Asli Papua (OAP) dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Pemkot menegaskan, pemberdayaan pengusaha OAP telah dilakukan, meski pelaksanaannya dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi.
Klarifikasi tersebut disampaikan Wali Kota Sorong melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, Selasa (3/11/2026), menyusul pernyataan Ketua Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Barat Daya, Thomas Baru, terkait aspirasi pengusaha OAP.
James menilai, anggapan bahwa Pemkot Sorong tidak memperhatikan pengusaha OAP maupun mengabaikan implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak berdasar.
Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), pada APBD Perubahan 2025, pengusaha OAP memperoleh paket pekerjaan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Cipta Karya, Bina Marga, serta OPD teknis lainnya.
Sementara itu, pada APBD 2026, Pemkot Sorong belum mengakomodasi pengusaha OAP melalui paket pekerjaan sebagaimana yang diharapkan. James menyebut kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Sebagai contoh konkret, di Dinas Kominfo Kota Sorong sendiri, pengelolaan tata layanan teknologi informasi dipercayakan kepada pengusaha anak muda OAP, pimpinan PT Kasuari, Daniel Sedik, yang menjadi pionir terdepan dalam pengembangan IT milik Pemkot Sorong. Ini bukti nyata bahwa komitmen pemberdayaan itu ada dan berjalan,” ungkap James.
Ia mengatakan, dalam satu tahun kepemimpinan Wali Kota Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota H. Anshar Karim, pemerintah menghadapi kondisi efisiensi serta keterbatasan anggaran. Karena itu, menurutnya, pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu serta harus dilakukan secara bertahap.
James pun mengimbau seluruh pihak, termasuk organisasi yang menaungi pengusaha OAP, agar tetap profesional dan mengedepankan komunikasi konstruktif dalam menyampaikan aspirasi.
“Kami mengimbau dan berharap kepada seluruh pihak untuk tetap profesional sesuai dengan peran masing-masing serta tidak terjebak dalam pola pikir pragmatis. Mari kita sama-sama mendukung program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam pembangunan Kota Sorong secara objektif dan konstruktif,” jelasnya.
Selain menjelaskan kebijakan anggaran, James berharap Gapensi dapat berperan aktif dalam menata dan mengarahkan pengusaha OAP agar memperoleh peluang usaha sesuai wilayah domisili dan kewenangan pemerintah masing-masing.
Menurutnya, pengusaha OAP yang berdomisili di Kabupaten Sorong diharapkan dapat diakomodasi melalui peluang pekerjaan di kabupaten tersebut. Hal serupa juga berlaku bagi pengusaha yang berdomisili di Kota Sorong maupun di tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
Ia juga berharap KAPP Papua Barat Daya ikut mendorong penataan pengusaha OAP agar proses pemberdayaan berjalan lebih terarah dan sesuai ketentuan
James turut mengingatkan pentingnya ketertiban administrasi, baik bagi organisasi maupun para pengusaha yang berada di bawah naungannya. Terlebih, proses administrasi dan pengadaan saat ini semakin mengandalkan sistem digital.
“Semua sekarang sudah by system. Ini mohon juga menjadi perhatian teman-teman, baik di Gapensi maupun KAPP PBD,” harapnya.
Pemkot Sorong berharap sinergi antara pemerintah, organisasi pengusaha, dan pelaku usaha OAP dapat terus diperkuat sehingga aspirasi pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dapat ditindaklanjuti secara bertahap, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Oke)
