SORONG, PBD – Serbuan Teritorial (Serter) TNI Tahun 2026 menyasar tiga kampung di wilayah Kelurahan Malasileh, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Program ini menjadi wujud nyata kehadiran TNI dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi dan pelayanan sosial.
Tiga kampung yang menjadi sasaran kegiatan tersebut yakni Kampung Klaginik, Kampung Klamnik, dan Kampung Slakma. Sejumlah program fisik dan nonfisik disiapkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar dan pelayanan publik.
Dalam amanatnya pada upacara pembukaan Serter TNI Tahun 2026, Komandan Korem (Danrem) 181/Praja Vira Tama, Brigjen TNI Slamet Riadi, S.I.P., menegaskan bahwa Serbuan Teritorial merupakan bentuk kepedulian dan pengabdian TNI kepada masyarakat sekaligus implementasi pembinaan teritorial untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai kesulitan rakyat.
Kegiatan tersebut mengusung tema “Dengan Semangat Serbuan Teritorial TNI, Kita Tingkatkan Kegiatan Binter TNI secara Masif Guna Mengatasi Kesulitan Rakyat di Wilayah Korem 181/PVT Kodam XVIII/KSR.”
Menurut Danrem, keberadaan TNI tidak hanya berorientasi pada menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi juga harus memberikan manfaat nyata serta menjadi bagian dari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Melalui kegiatan Serbuan Teritorial ini, kita ingin membangun semangat kebersamaan, gotong royong, kepedulian sosial, serta mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat,” demikian amanat Danrem di lapangan Kampung, Bambu Kuning Kota Sorong, Rabu (4/11/2026).
Pada sasaran fisik, TNI merencanakan betonisasi jalan kampung sepanjang 400 meter dengan lebar 2 meter dan ketebalan 20 sentimeter, pembangunan satu titik sumur bor, serta renovasi 10 unit rumah tidak layak huni.
Selain itu, program tersebut mencakup pembangunan satu lapangan bola voli, bantuan bibit ternak babi beserta kandangnya, tiga paket bibit ternak kambing beserta kandangnya, enam paket bantuan pertanian, dan satu paket bantuan perikanan.
Sementara sasaran nonfisik meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan stunting, pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan, serta pembekalan di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan. TNI juga menyiapkan 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan serta sarasehan budaya melalui kegiatan adat bakar batu.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang mewakili gubernur, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Serter TNI di wilayah kampung terpencil Kota Sorong. Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan bahwa kemanunggalan TNI dan rakyat bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Kehadiran TNI, lanjutnya, bukan hanya untuk menjaga NKRI, tetapi juga menjadi sahabat masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, pembangunan, dan pemberdayaan warga.
Apresiasi serupa disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Alfons Kambu. Ia menilai kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan TNI penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut, khususnya masyarakat asli Papua yang tinggal di wilayah terpencil.
Menurut Alfons, pengabdian TNI perlu terus diwujudkan melalui pembangunan fisik, pelayanan sosial, serta edukasi kepada masyarakat. Peran tersebut dapat dilakukan dengan membantu kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah kampung, memberikan pengetahuan kepada warga, dan hadir langsung menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia berharap pesan mengenai pengabdian TNI kepada rakyat dapat menjangkau hingga pelosok Papua, sehingga masyarakat merasakan keamanan, kenyamanan, dan manfaat langsung dari kehadiran negara.
Disisi lain, tokoh masyarakat Bambu Kuning, Yahya Waa, yang mewakili tiga kampung tersebut, turut menyampaikan apresiasi atas perhatian TNI terhadap wilayah mereka. Namun, ia juga mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan administrasi dan pelayanan pemerintahan di kampung-kampung tersebut.
Yahya menyebut kampung-kampung itu telah dimekarkan sejak 2016, tetapi hingga kini masih terdapat persoalan terkait kepemilikan surat keputusan (SK) yang perlu mendapat kejelasan. Ia berharap pemerintah tidak hanya hadir melalui program pembangunan sesaat, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh kepastian administrasi, pelayanan, dan pendampingan secara berkelanjutan.
Harapan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan kampung tidak cukup hanya melalui betonisasi jalan, penyediaan air bersih, dan bantuan ekonomi. Kepastian status pemerintahan kampung serta akses terhadap pelayanan dasar juga menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat.
Melalui Serbuan Teritorial TNI Tahun 2026, sinergi TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.
Danrem 181/PVT pun mengingatkan agar seluruh prajurit mengutamakan kualitas pekerjaan, keselamatan, koordinasi, dan pendekatan humanis selama pelaksanaan kegiatan. Ia juga meminta masyarakat bersama aparat kampung menjaga seluruh hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Serter TNI di tiga kampung tersebut diharapkan tidak hanya meninggalkan infrastruktur baru, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan memastikan masyarakat di wilayah terpencil tidak merasa ditinggalkan dalam proses pembangunan di Papua Barat Daya. (oke)
