SORONG, PBD – Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi media massa di Provinsi Papua Barat Daya. Meski jumlah media terus bertambah, penguatan kelembagaan, transformasi digital, hingga keberlanjutan industri dinilai masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera diselesaikan.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Pers dan Media Massa di Papua Barat Daya yang digelar di Kota Sorong, Kamis (25/6/2026).
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengatakan pers memiliki posisi strategis dalam menjaga demokrasi sekaligus mendukung pembangunan yang inklusif melalui penyediaan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipercaya.
“Pers yang berkualitas menjadi salah satu prasyarat penting agar masyarakat memperoleh informasi yang benar, kebebasan sipil tetap terlindungi, serta partisipasi publik dalam pembangunan dapat berjalan secara bermakna,” ujarnya.
Menurut Nuzula, penguatan ekosistem pers merupakan bagian dari target RPJMN 2025–2029, yang menempatkan kebebasan sipil, hak politik, serta ruang partisipasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan nasional.
Berdasarkan evaluasi Bappenas sepanjang 2025, pertumbuhan media di Papua Barat Daya tergolong cukup pesat. Namun perkembangan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan sistem verifikasi media yang kuat, pembinaan berkelanjutan, serta tata kelola industri media yang sehat.
Disisi lain, transformasi digital juga masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, fasilitas pendukung, kapasitas sumber daya manusia, hingga aspek keamanan digital.
“Berkembangnya teknologi digital harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas media agar tetap profesional, transparan, dan mampu menghasilkan informasi yang berkualitas,” jelasnya.
Bappenas juga mencatat tantangan lain berupa terbatasnya pasar dan sumber pendanaan media lokal yang berpotensi memengaruhi kualitas serta independensi produk jurnalistik.
Dari hasil kajian tersebut, Bappenas menetapkan tiga fokus utama yang akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan, yakni penguatan kelembagaan media di provinsi baru, percepatan transformasi digital yang didukung infrastruktur memadai, serta peningkatan keberlanjutan industri media lokal.
Kegiatan tersebut disambut pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Pj Sekda, Yakin Karet sekaligus kepala Bapperida PBD. Yakin mengatakan perlu ada penguatan dalam SDM jurnalis di wilayah PBD.
Melalui FGD ini, Bappenas menghimpun masukan dari pemerintah daerah, organisasi pers, akademisi, perusahaan media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hasil diskusi tersebut akan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan nasional guna memperkuat ekosistem pers yang profesional, independen, dan mampu menjadi mitra strategis pembangunan di Papua Barat Daya maupun daerah lainnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut OPD terkait, pemimpin Redaksi media lokal dan ketua organisasi pers. (Oke)
