SORONG, PBD – Upaya menjaga kelestarian hutan dan ekosistem pesisir di Tanah Papua terus diperkuat melalui pendekatan Nature Climate Solutions (NCS) atau solusi iklim berbasis alam. Konservasi Indonesia bersama para pemangku kepentingan menggandeng sejumlah jurnalis menggelar lokakarya bertajuk “Menjaga Integritas Karbon Papua untuk Iklim, Masyarakat, dan Pembangunan Rendah Karbon” di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi konservasi guna memperkuat pemahaman mengenai pengelolaan karbon yang berintegritas dan berkeadilan bagi masyarakat.
Nature Climate Solutions (NCS) Lead Konservasi Indonesia, Iwan Wibisino, mengatakan Indonesia terus memperkuat pengendalian perubahan iklim melalui berbagai pendekatan untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), salah satunya melalui solusi iklim berbasis alam.
Menurutnya, pendekatan tersebut menempatkan perlindungan, pengelolaan berkelanjutan, dan restorasi ekosistem sebagai bagian penting dari strategi penurunan emisi, sekaligus mendukung konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Tanah Papua memiliki posisi yang sangat strategis karena masih memiliki tutupan hutan yang luas serta ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun yang menyimpan potensi besar untuk mendukung aksi iklim berbasis alam,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, meningkatnya perhatian terhadap pengembangan inisiatif karbon, REDD+ berbasis yurisdiksi, serta blue carbon turut menghadirkan berbagai tantangan yang perlu dipahami secara menyeluruh, mulai dari integritas karbon, akurasi data dan pengukuran emisi, manfaat sosial dan lingkungan, hingga keterlibatan masyarakat adat.
Menurut Iwan, pengelolaan karbon yang berintegritas tidak hanya berkontribusi pada pencapaian target iklim nasional, tetapi juga harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui tata kelola yang transparan, berbasis sains, serta didukung kolaborasi berbagai pihak.
“Pengelolaan karbon harus memastikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan, serta menghormati peran masyarakat adat dalam menjaga sumber daya alam,” katanya.
Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Sarteis Yulian Sagrim, memaparkan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung implementasi solusi iklim berbasis alam melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan pelibatan masyarakat.
Sementara itu, Arif Budiman, Senior Technical Manager Architecture for REDD+ Transactions (ART), menjelaskan pentingnya penerapan standar dan tata kelola yang kuat dalam pengembangan perdagangan karbon berbasis REDD+.
Menurut Arif, pendekatan REDD+ berbasis yurisdiksi memungkinkan manfaat konservasi dapat dirasakan secara lebih luas, karena melibatkan pemerintah daerah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam satu sistem yang terintegrasi.
“Integritas menjadi kunci utama dalam pengembangan karbon. Seluruh proses harus didukung data yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekaligus mendukung target iklim,” ujarnya.
Ia menambahkan, mekanisme nesting atau penyelarasan antara program tingkat lokal dan tingkat yurisdiksi diperlukan agar berbagai inisiatif karbon dapat berjalan selaras dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam penghitungan penurunan emisi.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Papua, Obed N. Lense, menyoroti pentingnya menghubungkan ilmu pengetahuan, pengetahuan lokal, serta peran masyarakat adat dalam pengelolaan karbon di Papua.
Adapun Policy Coordinator Konservasi Indonesia, Yani Namiruddin, memaparkan potensi pengembangan blue carbon di wilayah Papua sebagai salah satu solusi berbasis alam untuk menghadapi perubahan iklim.
Lokakarya ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi para jurnalis untuk memperdalam pemahaman mengenai NCS, integritas karbon, blue carbon, REDD+ berbasis yurisdiksi, serta pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan media dapat menghasilkan pemberitaan yang lebih akurat, berbasis data, dan kontekstual dalam mendukung pemahaman publik mengenai perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta pembangunan rendah karbon di Tanah Papua. (Oke)
