SORONG, PBD – Forum Komunikasi RT/RW se-Kota Sorong kembali memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Ketua RT dan RW yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan.
Ketua Forum Komunikasi RT/RW se-Kota Sorong, Paul Aronggear, mengatakan pihaknya akan mengagendakan audiensi lanjutan bersama Wali Kota Sorong sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah.
Menurut Paul, persoalan utama yang menjadi perhatian Forum Komunikasi RT/RW adalah skema insentif operasional yang dinilai belum sebanding dengan beban tugas dan tanggung jawab Ketua RT maupun RW. Dalam dua tahun terakhir, mereka disebut hanya menerima hak sebesar Rp500 ribu dalam satu tahun.
“Ketua RT dan RW merupakan garda terdepan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hampir setiap persoalan di lingkungan pertama kali ditangani oleh RT dan RW,” ujar Paul dalam keterangannya, Senin (21/9/2026).
Ia menjelaskan, tugas RT/RW tidak hanya sebatas membantu administrasi warga, tetapi juga terlibat dalam pendataan penduduk, pelayanan surat-menyurat, penyampaian informasi pemerintah, membantu penyelesaian persoalan sosial hingga mendukung berbagai program pemerintah di tingkat lingkungan. Karena itu, Forum Komunikasi RT/RW mendorong Pemerintah Kota Sorong untuk mengevaluasi skema pemberian honorarium tersebut.
Mereka mengusulkan agar pembayaran yang selama ini bersifat tahunan dengan nominal terbatas dapat diubah menjadi insentif rutin setiap bulan dengan besaran yang lebih layak.
“Aspirasi kami sederhana, segera realisasikan insentif bulanan bagi RT dan RW. Kami ingin ada kebijakan anggaran yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan perangkat lingkungan,” tegasnya.
Audiensi kedua bersama Wali Kota Sorong diharapkan menjadi ruang untuk menyampaikan kembali kondisi nyata yang dihadapi RT/RW sekaligus mencari solusi konkret terkait kebijakan penganggaran. Forum Komunikasi RT/RW berharap pemerintah daerah dapat merespons aspirasi tersebut sehingga pelayanan masyarakat di tingkat paling bawah dapat berjalan lebih optimal.
“Harapan kami, pemerintah bisa melihat persoalan ini secara serius dan segera merealisasikan insentif bulanan RT/RW,” pungkas Paul. (Oke)
