SORONG, PBD – Sebanyak 50 pasangan Orang Asli Papua (OAP) mengikuti program nikah massal yang digelar Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kamis (29/10/2026).
Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh legalitas pernikahan sekaligus membangun keluarga yang lebih terlindungi.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga menjadi fondasi bagi lahirnya generasi Papua yang berkualitas di masa depan.
Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, mengawali sambutannya dengan menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya almarhumah Linda Mosso, mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah memprakarsai usulan alokasi anggaran program nikah massal bagi OAP sejak dirinya menjabat sebagai Penjabat Wali Kota Sorong pada 2023.
Menurut Septinus, program nikah massal tersebut telah dilaksanakan selama tiga tahun berturut-turut dan membantu hampir 300 orang. Pada pelaksanaan tahun ini, sebanyak 50 pasangan mengikuti program tersebut, termasuk enam pasangan Muslim Papua serta pasangan beragama Kristen.
Ia menjelaskan, melalui program ini, pemerintah memfasilitasi pencatatan pernikahan secara resmi melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan instansi terkait. Dengan demikian, pasangan yang mengikuti program diharapkan lebih mudah mengurus dokumen administrasi keluarga.
“Program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat, khususnya Orang Asli Papua. Kami ingin membantu pasangan mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka sehingga dapat mempermudah pemenuhan dokumen administrasi,” ujarnya.
Septinus menegaskan, Pemerintah Kota Sorong berkomitmen melanjutkan pemanfaatan dana otonomi khusus sebagai bentuk keberpihakan dan perhatian kepada masyarakat OAP. Program tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi kehidupan keluarga dan generasi penerus Papua.
Ia pun berharap keluarga-keluarga yang telah memperoleh legalitas pernikahan dapat membangun rumah tangga yang harmonis, memberikan perlindungan kepada anak, serta mempersiapkan masa depan yang lebih baik.
“Pemerintah daerah optimistis keluarga-keluarga yang sah secara hukum ini akan melahirkan generasi masa depan Papua yang hebat dan jenius,” tutup Septinus.
Melalui program nikah massal ini, Pemerintah Kota Sorong berharap semakin banyak pasangan memperoleh kepastian hukum dalam membangun rumah tangga, sekaligus memperkuat fondasi keluarga sebagai bagian penting dalam menyiapkan generasi Papua yang unggul. (oke)
