SORSEL, PBD – Besarnya alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang setiap tahun mencapai triliunan rupiah kembali menjadi sorotan. Di tengah besarnya anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Tanah Papua, kondisi SD Bagaraga di Distrik Wayer, Kabupaten Sorong Selatan justru memperlihatkan wajah lain dunia pendidikan yang jauh dari kata layak.
Bangunan sekolah dasar yang menjadi tempat belajar anak-anak di wilayah pedalaman itu tampak memprihatinkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pemanfaatan Dana Otsus, khususnya untuk sektor pendidikan yang selama ini menjadi salah satu prioritas utama selain kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Padahal, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melihat kondisi SD Bagaraga yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan memadai, publik pun mempertanyakan sejauh mana anggaran Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.
Saat dikonfirmasi mengenai kondisi sekolah tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, belum memberikan tanggapan.
Hal serupa juga terjadi saat media meminta konfirmasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari kedua pejabat tersebut terkait kondisi SD Bagaraga maupun langkah yang akan diambil.
Berdasarkan data yang dihimpun, Dana Otsus tahap I Tahun 2026 yang telah disalurkan ke seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp695,93 miliar.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Sorong Selatan menerima alokasi sebesar Rp35,79 miliar pada tahun 2026. Sementara pada tahun 2025, daerah tersebut memperoleh Dana Otsus sebesar Rp166,71 miliar.
Besarnya alokasi anggaran tersebut seharusnya mampu mendorong pemerataan pembangunan pendidikan hingga ke kampung-kampung terpencil. Namun, kondisi SD Bagaraga menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar dalam memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Tanpa ruang belajar yang aman, nyaman, dan layak, upaya mencetak sumber daya manusia Papua yang unggul akan sulit diwujudkan. Potret SD Bagaraga menjadi pengingat bahwa keberhasilan Otonomi Khusus tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anak-anak Papua yang sedang menempuh pendidikan di pelosok negeri.
Kini, masyarakat menantikan perhatian dan langkah nyata pemerintah daerah agar sekolah-sekolah di wilayah terpencil tidak lagi tertinggal, sehingga Dana Otsus benar-benar menjawab tujuan utamanya, yakni menghadirkan keadilan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. (David)
