SORONG, PBD – Sebanyak 1.463 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Papua Barat Daya dalam pemantauan 24 jam terakhir hingga Oktober 2026. Tingginya aktivitas titik panas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk penurunan jarak pandang yang mengganggu operasional penerbangan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya pun memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi perkembangan penanganan karhutla kabupaten/kota se-Papua Barat Daya yang dipimpin Wakil Gubernur, Ahmad Nausrau didampingi Pj Sekda, Yakob Kareth dan Kepala BPBD Provinsi, George Yarangga di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (8/10/2026).
Berdasarkan data BMKG Sorong yang dipaparkan dalam rapat, sepanjang September 2026 tercatat 2.240 titik panas di Papua Barat Daya. Sorong Selatan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 1.228 titik, disusul Raja Ampat 513 titik, Kabupaten Tambrauw 207 titik, Kabupaten Sorong 191 titik, Maybrat 77 titik, dan Kota Sorong 24 titik.
Sementara itu, dalam pemantauan 24 jam terakhir, terdeteksi kembali 1.463 titik panas. Sebarannya meliputi Sorong Selatan sebanyak 695 titik, Raja Ampat 368 titik, Kabupaten Sorong 149 titik, Tambrauw 142 titik, Maybrat 91 titik, dan Kota Sorong 18 titik. Data tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kewaspadaan dan percepatan penanganan di wilayah terdampak.
Kondisi cuaca turut menjadi tantangan. BMKG dalam pemaparan tersebut menyebut fenomena El Nino masih berada pada intensitas sangat kuat dengan indeks 2,7 dan dampaknya diperkirakan terasa hingga Oktober-November 2026. Angin dominan dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 10–30 kilometer per jam berpotensi membawa asap dari kawasan kebakaran ke wilayah lain.
Dampak kabut asap mulai dirasakan pada sektor transportasi udara. Penerbangan dari Jakarta menuju Sorong yang semula dijadwalkan tiba sekitar pukul 04.50 WIT dilaporkan baru mendarat sekitar pukul 11.00 WIT. Penyesuaian operasional juga terjadi pada rute Sorong-Fakfak. Selain itu, kegiatan belajar mengajar di sejumlah wilayah dilaporkan turut terdampak, dengan beberapa sekolah memilih meliburkan siswa sebagai langkah antisipasi.
Pemerintah provinsi menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, BPBD, TNI-Polri, BMKG, Basarnas hingga instansi kehutanan dan lingkungan hidup. Satgas karhutla telah dibentuk dan berbagai langkah dilakukan, termasuk koordinasi berkala, pengerahan personel gabungan serta pemberlakuan status tanggap darurat di wilayah tertentu.
Namun, upaya pemadaman menghadapi kendala geografis. Sejumlah titik kebakaran berada di kawasan kepulauan, pegunungan dan bentang alam batuan karst yang menyulitkan mobilisasi personel maupun peralatan. Raja Ampat menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan berat, dengan penanganan karhutla dilaporkan berlangsung sejak 19 Juli 2026.
Tim gabungan di Raja Ampat disebut telah memadamkan 157 titik api yang tersebar di 24 distrik dan 117 kampung. Meski demikian, kebutuhan operasional terus meningkat, sementara ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) mulai tertekan akibat dukungan penanganan yang berlangsung secara berkelanjutan.
Kebutuhan mendesak di lapangan meliputi bahan bakar minyak, konsumsi personel, dukungan dapur umum dan peralatan pemadaman. Operasi pemadaman dari udara juga menghadapi kendala angin kencang dan kondisi cuaca, sedangkan penggunaan air laut untuk pemadaman manual di sejumlah kawasan pesisir dinilai kurang efektif.
Untuk mendukung penanganan, BPBD Raja Ampat telah menerima bantuan peralatan dari BNPB berupa dua unit tandon air berkapasitas 5.000 liter, pompa jinjing, profil air elastis dan 10 unit gergaji mesin atau chainsaw. Peralatan tersebut diharapkan membantu mobilisasi dan penyekatan api di lokasi yang sulit dijangkau.
Pemprov Papua Barat Daya menyatakan akan memberikan dukungan anggaran bagi kabupaten dan kota untuk memperkuat operasi penanganan karhutla. Besaran dan mekanisme dukungan akan difinalisasi setelah Gubernur Elisa Kambu menyelesaikan agenda kunjungan kerja. Pemerintah provinsi juga menyiapkan laporan komprehensif kepada pemerintah pusat melalui BNPB guna mengajukan tambahan peralatan, logistik, pembiayaan dan dukungan teknis.
Selain pemadaman, perhatian diarahkan pada dampak kesehatan dan kerusakan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya mengingatkan bahwa asap kebakaran dapat mengandung partikulat dan gas berbahaya yang berisiko bagi kesehatan masyarakat. Kebakaran juga mengancam habitat satwa dan keanekaragaman hayati, termasuk kawasan yang memiliki tanaman endemik.
Pemantauan kualitas udara di Kota Sorong masih menghadapi kendala karena sejumlah perangkat mengalami kerusakan. Pemantauan sementara mengandalkan stasiun yang masih berfungsi, termasuk Stasiun Pemantau Atmosfer Global di Klawalu dan perangkat pemantau di kawasan RRI Gunung.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah juga didorong memperkuat deteksi dini dengan mengintegrasikan data titik panas dari satelit, informasi cuaca BMKG dan laporan tim lapangan. Prioritas penanganan diarahkan pada titik api yang berdekatan dengan permukiman, fasilitas kesehatan, objek vital, kawasan hutan dan jalur transportasi.
Pendekatan persuasif kepada masyarakat juga dinilai penting. Edukasi melalui tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat akan diperkuat untuk mencegah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran lebih luas, tanpa mengabaikan aktivitas masyarakat lokal yang bergantung pada lahan.
Rapat koordinasi tersebut menekankan penguatan sinergi antarinstansi, pemutakhiran data titik panas, pemetaan warga terdampak, evaluasi kemampuan anggaran daerah serta percepatan koordinasi dengan BNPB. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta menyampaikan laporan perkembangan secara berkala agar perubahan situasi dapat segera direspons.
Dengan tingginya aktivitas titik panas, kondisi cuaca kering dan kabut asap yang mulai mengganggu penerbangan serta aktivitas masyarakat, penanganan karhutla di Papua Barat Daya masih membutuhkan kesiapsiagaan berkelanjutan. Penguatan personel, peralatan, logistik dan dukungan anggaran menjadi bagian penting untuk menekan risiko meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap kesehatan, transportasi, pendidikan, perekonomian dan kelestarian lingkungan. (oke)
