SORONG, PBD – Lambannya respons Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menuai kritik tajam. Pemprov dianggap terkesan lamban dan belum mengambil tindakan nyata di lapangan, padahal kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya sudah masuk taraf membahayakan kesehatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui stasiun pemantau Atmosfer Global Sorong, konsentrasi partikulat halus (PM_{2.5}) telah melampaui Nilai Ambang Batas (NAB) aman harian (55\ \mu\text{g/m}^3).
Data pengamatan periode 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT hingga 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT mencatat 4 jam dalam kategori Sangat Tidak Sehat dan 20 jam dalam kategori Tidak Sehat. Secara umum, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Sorong resmi menyentuh status SANGAT TIDAK SEHAT akibat sebaran asap dan hotspot dari arah Tenggara dan Selatan.
Sikap Pemprov yang dinilai belum bergerak cepat memancing sorotan keras dari Kepala Suku Besar IMEKKO, George Dedaida, S.Hut., M.Si. Ia menyayangkan lambatnya penanganan dari Satgas Karhutla tingkat provinsi saat masyarakat sudah mulai menghirup udara beracun.
“Ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).
George mendesak Gubernur Papua Barat Daya selaku Ketua Satgas Karhutla untuk tidak menunggu situasi makin memburuk. Pemprov diminta segera memimpin koordinasi pemadaman titik api, mencairkan anggaran darurat bencana, serta mengupayakan modifikasi cuaca (hujan buatan) sebelum jatuh korban jiwa.
Menurutnya, jika Pemprov Papua Barat Daya merasa tidak sanggup atau kewalahan menangani krisis ini, mereka harus jujur dan segera berkoordinasi meminta bantuan pemadaman dari pemerintah pusat.
“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus segera dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan,” pungkasnya. (oke)
