SORONG, PBD – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) meminta dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP) dan Masyarakat Hukum Adat mengatur secara lebih terperinci mengenai identitas, hak, serta perlindungan masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat pleno penyerahan hasil pemberian saran, pertimbangan, dan persetujuan MRPBD terhadap Raperdasus tentang Orang Asli Papua serta pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat dan tanah adat yang diajukan DPR Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (16/11/2026), juga dirangkaikan dengan penyerahan pokok-pokok pikiran dan rekomendasi masyarakat adat, umat beragama, serta kaum perempuan di wilayah Papua Barat Daya kepada Gubernur, DPRP, para bupati/wali kota, dan sejumlah lembaga terkait.
Wakil Ketua II MRPBD, Vincentius Paulinus Baru, S.T., M.URP, usai kegiatan mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan sejumlah saran dan pertimbangan kepada DPRP Papua Barat Daya berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dan kajian bersama masyarakat adat di sejumlah wilayah.
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian MRPBD adalah penggunaan frasa “dan/atau” dalam pengaturan mengenai status Orang Asli Papua. Menurut Paul Baru, rumusan tersebut harus diperjelas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, khususnya dalam menentukan status OAP berdasarkan garis keturunan ibu.
“Frasa dan/atau itu harus digunakan secara tepat, khususnya untuk mengakomodasi keturunan dari ibu asli Papua yang menikah dengan orang non-Papua. Jangan sampai ketentuan ini justru membuka ruang bagi pihak yang bukan OAP untuk memanfaatkan aturan demi kepentingan politik,” ujarnya kepada wartawan usai rapat pleno.
Ia menjelaskan, masukan tersebut merupakan hasil dari proses penjaringan aspirasi yang telah dilakukan MRPBD, termasuk konsultasi dan kajian khusus di Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, serta sejumlah wilayah lainnya.
Selain persoalan afirmasi OAP, MRPBD juga menilai pengaturan mengenai masyarakat hukum adat perlu dibuat lebih terperinci. Identitas suku, subsuku, marga, hingga wilayah adat dan hak ulayat masing-masing kelompok masyarakat harus memiliki kejelasan dalam regulasi tersebut.
“Harus jelas masyarakat adat itu siapa, sukunya apa, marganya apa, subsukunya apa, serta wilayah adatnya berada di mana. Kalau pengaturannya masih terlalu umum, bagaimana pemerintah bisa menerapkannya secara tepat,” katanya.
MRPBD juga mendorong agar Raperdasus memberikan kepastian mengenai hak masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, mulai dari sektor kehutanan, pertambangan, perkebunan, perikanan hingga pariwisata. Dengan demikian, masyarakat adat tidak hanya diakui secara administratif, tetapi juga memperoleh perlindungan dan kepastian atas hak-hak adatnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli MRPBD, Dr. Yusak Reba, S.H., M.H., dalam pemaparannya turut menjelaskan sejumlah poin penting terkait esensi Orang Asli Papua dan substansi pengaturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi khusus tersebut.
Ketua MRPBD, Alfons Kambu, S.E., dalam sambutannya menegaskan bahwa bagi Orang Asli Papua yang mendiami wilayah Kepala Burung, tanah adat bukan sekadar hamparan fisik, melainkan bagian penting dari identitas, kehidupan, sejarah, dan keberlangsungan masyarakat adat.
Ketua DPR Papua Barat Daya, Ortis Fernando Sagrim, S.T., M.Ak., menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, saran, dan pertimbangan yang diberikan MRPBD. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan regulasi yang menyangkut kepentingan Orang Asli Papua.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengatakan seluruh masukan dan rekomendasi MRPBD akan ditindaklanjuti melalui tahapan pembahasan dan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, rancangan yang telah disampaikan MRPBD belum menjadi dokumen final. Selanjutnya, rancangan tersebut akan memasuki tahapan kajian lanjutan dan konsultasi dengan pemerintah pusat sebelum proses pembentukan peraturan daerah khusus dilanjutkan.
Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam melahirkan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terkait pendataan Orang Asli Papua, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, serta pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya.
Melalui penyerahan hasil pertimbangan dan rekomendasi tersebut, MRPBD berharap dua Raperdasus yang sedang disiapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat, memperkuat perlindungan hak ulayat, serta memastikan kebijakan afirmasi OAP berjalan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan dalam implementasinya. (oke)







