SORONG, PBD – Aksi solidaritas antipenembakan tiga warga sipil di Kabupaten Maybrat menerobos masuk ke ruang rapat pleno Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (16/11/2026).
Kedatangan massa tersebut untuk mendesak MRP PBD agar turut mengawal dan mengusut tuntas dugaan penembakan terhadap tiga warga sipil di Maybrat. Mereka meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi secara transparan dan adil, sekaligus menjamin perlindungan bagi masyarakat sipil serta pemulihan bagi korban dan keluarga.
Aksi sempat diwarnai ketegangan ketika massa menerobos masuk ke ruang pleno hingga terjadi kericuhan antara pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian serta petugas keamanan hotel.
Meski demikian, situasi kemudian kembali terkendali. Massa secara bergantian menyampaikan orasi dan mengungkapkan keresahan serta tuntutan mereka kepada MRP PBD, Gubernur Papua Barat Daya, dan Ketua DPR Papua Barat Daya.
Massa mengaku sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan untuk melakukan aksi di Kantor MRP PBD. Namun, karena tidak menemukan pihak MRP di kantor tersebut, mereka kemudian mendatangi lokasi rapat pleno yang sedang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua MRP PBD, Alfons Kambu, didampingi Wakil Ketua II MRP PBD, Vincentius Paulinus Baru, menjelaskan bahwa agenda rapat pleno telah dijadwalkan jauh hari sebelum pihaknya menerima surat pemberitahuan aksi unjuk rasa.
Meski demikian, Alfons berjanji akan menemui perwakilan massa pada Selasa (17/11/2026) untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dan tuntutan yang disampaikan.
Ia juga menyatakan MRP PBD akan menindaklanjuti berbagai masukan dari massa aksi sesuai kewenangan lembaga tersebut.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penembakan tiga warga sipil di Maybrat diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penyelidikan.
Gubernur berharap proses penyelidikan dapat berjalan secara transparan dan adil sehingga fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan.
Aksi solidaritas tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang meminta adanya kepastian hukum, perlindungan terhadap warga sipil, serta perhatian serius pemerintah dan lembaga representasi kultural orang asli Papua terhadap peristiwa yang terjadi di Maybrat. (oke)







