SORONG, PBD – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama kementerian dan lembaga terkait memperketat pengawasan terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Barat Daya. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V, KPK menggelar monitoring dan evaluasi (Monev) selama empat hari di Kantor Gubernur Papua Barat Daya sejak Selasa (10/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026).
Monev tersebut untuk mengawal 18 rencana aksi perbaikan tata kelola pemerintahan.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, mengungkapkan bahwa progres pelaksanaan rencana aksi tersebut saat ini telah mencapai hampir 70 persen. Sisa target yang belum tuntas dipastikan akan terus dikejar hingga rampung pada tahun 2027 mendatang.
“Kalau kita lihat, progresnya sudah hampir 70 persen. Sisanya akan kita kejar agar bisa diselesaikan pada 2027,” ujar Gubernur Elisa Kambu, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan bahwa penguatan tata kelola Dana Otsus merupakan perhatian serius pemerintah daerah guna memastikan keberpihakan anggaran secara nyata kepada Orang Asli Papua (OAP).
Soroti Validitas Data OAP dan Transparansi Anggaran
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama seluruh kepala daerah se-Tanah Papua yang disepakati pada 16 Juli 2026 lalu.
Dalam pengawasannya, KPK memberikan perhatian khusus pada beberapa poin krusial, di antaranya:
- Validitas Data OAP: KPK mendorong pembenahan data Orang Asli Papua agar terintegrasi dalam satu sistem informasi yang akurat dan mutakhir sebagai fondasi perencanaan sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
- Transparansi Anggaran (Tagging): Setiap program yang dibiayai Dana Otsus wajib memiliki pelabelan khusus agar alokasi dan capaian hasilnya dapat dipantau secara transparan oleh publik.
- Pencegahan Penyimpangan: KPK mewanti-wanti pemda untuk mencegah praktik mark-up atau penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa, demi memastikan kualitas dan kemanfaatan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengawasan ketat ini tidak berhenti pada evaluasi awal, melainkan dilanjutkan dengan pendalaman dokumen serta verifikasi langsung ke lapangan bersama Pemerintah Kota Sorong dan jajaran kabupaten lainnya di Papua Barat Daya. Langkah kolaboratif yang turut melibatkan Kemendagri, BPKP, LKPP, Kemenkeu, Bappenas, dan BP3OKP ini diharapkan mampu mendongkrak akuntabilitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan OAP secara berkelanjutan. (oke)
