RAJA AMPAT, PBD – Proyek pembangunan SD 15 Fafanlap di Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, yang mengalami keterlambatan penyelesaian, masuk dalam rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat Daya.
Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan lapangan yang dilakukan DPRK Raja Ampat pada tahun 2025, proyek tersebut diketahui belum selesai sesuai target yang ditetapkan dalam kontrak kerja.
Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh salah satu kontraktor yang beralamat di Waisai dan berinisial Z.
Ketua DPRK Raja Ampat, Moch. Taufik Sarasa, kepada media ini pada Rabu (24/6/2026), menyampaikan bahwa hasil pengecekan Panitia Khusus (Pansus) menemukan progres pekerjaan saat itu baru mencapai sekitar 50 persen, padahal berdasarkan rencana pekerjaan proyek tersebut harus tuntas pada tahun 2025.
“Setelah kami melakukan pengecekan di lapangan, pembangunan SD 15 Fafanlap belum selesai. Sesuai rencana, pekerjaan itu seharusnya sudah tuntas pada tahun 2025. Saat dilakukan pengecekan oleh Pansus, progresnya baru sekitar 50 persen dan masuk dalam kategori Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan informasi terbaru yang diperoleh DPRK Raja Ampat, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 70 persen.
Namun, kondisi tersebut tetap menjadi perhatian karena proyek belum selesai meskipun telah memasuki pertengahan tahun 2026.
Menurut Taufik, keterlambatan pembangunan sangat disayangkan mengingat ruang kelas yang dibangun memiliki nilai penting bagi proses belajar-mengajar dan kebutuhan para guru serta siswa di wilayah tersebut.
“Ruang kelas itu sangat berharga bagi tenaga pendidik dan para siswa di sana. Karena itu kami berharap pembangunan dapat segera diselesaikan,” katanya.
Lebih lanjut, Taufik menyebutkan bahwa temuan terkait proyek SD 15 Fafanlap telah masuk dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan menjadi salah satu rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Ia juga berharap instansi teknis, khususnya dinas terkait, dapat melakukan pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek-proyek yang mengalami kendala agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Harapan kami, dinas terkait juga harus melakukan pengecekan dan evaluasi setelah terjadi persoalan seperti ini, sehingga ada langkah penyelesaian yang jelas dan tepat,” tutupnya. (Niko)
