SORONG, – Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw beberapa waktu lalu di Manokwari menegaskan akan memberlakukan pelarangan pengisian BBM subsidi kepada sejumlah kendaraan bermotor yang bukan berasal dari Papua Barat atau bukan plat PB.
Ketua BEM Universitas Victory Sorong, Muhammad Duwi Prayoga dalam keterangan tertulisnya ke redaksi mengkritik kebijakan tersebut dan dengan tegas bahwa kebijakan tersebut tidak populis bagi masyarakat.
“Hal ini merupakan diskriminasi terhadap kendaraan luar dan kebijakan ini yang bersifat politik yang akan berpihak kepada Dealer agar pembelian kendaraan mengalami peningkatan,” ujar Ketua BEM ini.
Ditambahkan olehnya, sebelum membuat kebijakan seharusnya Pemerintah introspeksi diri karena masih banyak kendaraan dinas milik pemerintah yang belum melakukan pembayaran pajak dan kepolisian memiliki tugas dalam hal ini untuk melakukan penertiban atau pemeriksaan terhadap kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak dan belum melakukan mutasi.
“Sekali lagi, Saya ingin tegaskan bahwa Masyarakat umum memiliki hak untuk dilayani selagi tidak melakukan kecurangan dalam pembelian BBM (Penimbunan). Pemerintah seharusnya fokus pada penanganan antrian panjang di SPBU yang diakibatkan adanya tangki modifikasi pada kendaraan roda dua maupun empat yang juga melakukan pembelian hingga 5 sampai 10 kali dalam sehari. Hal tersebut yang selama ini mengakibatkan antrian panjang dan tidak meratanya distribusi BBM terhadap masyarakat umum,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan tersebut agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang memiliki kendaraan luar dan sebaiknya pemerintah mengambil solusi lain dalam penertiban pajak yang tidak merugikan masyarakat. Kemudian, Ia berharap pembelian BBM diberikan secara merata seluruh masyarakat umum dengan tetap melakukan pengawasan sehingga semuanya dapat merasakan tanpa ada penimbunan BBM. (**/Oke)
