SORONG, PBD – Kabupaten Sorong genap berusia 59 tahun pada 14 Juni 2026. Momentum hari jadi kabupaten tertua di Tanah Malamoi ini diperingati dengan mengusung tema “Bersatu dan Melayani untuk Membangun Tanah Malamoi.”
Puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 dipusatkan di kawasan pemerintahan Aimas. Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara resmi yang berlangsung khidmat di halaman Hotel Aimas dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya.
Usai upacara, Bupati Sorong Johny Kamuru mengungkapkan rasa syukur atas perjalanan panjang Kabupaten Sorong yang telah mencapai usia 59 tahun. Menurutnya, kabupaten ini memiliki sejarah penting, termasuk menjadi daerah yang melahirkan Provinsi Papua Barat Daya.
“Hari ini kita bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Usia 59 tahun bukan waktu yang singkat. Ini perjalanan panjang. Kabupaten Sorong sudah tua dan kabupaten ini melahirkan Provinsi Papua Barat Daya. Ke depan kita terus membangun daerah ini bersama-sama sesuai dengan sumber daya yang kita miliki,” ujar Johny Kamuru.
Ditengah suasana perayaan, Johny Kamuru juga menanggapi berbagai kritik masyarakat terhadap kondisi pembangunan selama dua periode kepemimpinannya. Ia mengakui adanya tantangan besar akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, anggaran Kabupaten Sorong yang sebelumnya mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun kini turun menjadi sekitar Rp1,2 triliun. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang dialami hampir seluruh daerah penghasil.
“Anggaran kita dipangkas besar-besaran. Dulu dengan anggaran besar kita bisa melayani dan membangun masyarakat dengan lebih maksimal. Sekarang kondisinya berbeda dan masyarakat ikut merasakan dampaknya,” katanya.
Johny menyadari kondisi tersebut memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat. Namun ia berharap masyarakat dapat memahami situasi yang tengah dihadapi pemerintah daerah.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Sorong tetap berupaya melakukan berbagai langkah penanganan persoalan di lapangan, termasuk masalah banjir yang selama ini dikeluhkan warga. Ia memastikan sejumlah titik rawan telah mulai ditangani secara bertahap.
“Beberapa titik sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan ke depan persoalan ini bisa terurai secara bertahap,” jelasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Johny juga menyoroti tata kelola keuangan daerah setelah Kabupaten Sorong memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK selama tiga tahun berturut-turut. Ia mengakui masih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum bekerja secara maksimal dan kurang disiplin.
“Kita akan melakukan perbaikan dan evaluasi ke depan. Ada beberapa OPD yang memang belum maksimal dan belum disiplin, sehingga akan menjadi perhatian pemerintah daerah,” tegasnya.
Memasuki usia ke-59, Pemerintah Kabupaten Sorong berharap semangat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terus diperkuat demi mewujudkan pembangunan Tanah Malamoi yang lebih maju dan sejahtera. (Oke)
