RAJA AMPAT – Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam,menegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 merupakan cerminan nyata pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran penuh.
Dalam sambutannya pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang LKPD Tahun Anggaran 2025, Bupati menyampaikan bahwa LKPD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud konkret komitmen pemerintah daerah terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, melalui pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari DPRK Raja Ampat diharapkan menjadi bahan evaluasi penting dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik pada masa mendatang.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen dalam mengelola keuangan daerah sepanjang Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada DPRK Raja Ampat atas peran aktif dan pengawasan yang konstruktif dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran daerah.
Secara khusus, Bupati menyampaikan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif terhadap LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2025.
“Puji syukur, berkat kerja sama yang baik dari semua pihak, Kabupaten Raja Ampat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Pencapaian ini bukan sekadar kebanggaan semata, melainkan amanah dan tanggung jawab yang harus terus dijaga serta ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang demi kepercayaan publik dan kemajuan daerah,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Niko)
