RAJA AMPAT, PBD – Laporan masyarakat mengungkapkan adanya keresahan terhadap aktivitas penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) yang diduga dilakukan oleh pihak luar di sejumlah wilayah perairan Distrik Kofiau.
Kondisi tersebut membuat warga, terutama di pulau-pulau terluar, merasa khawatir terhadap kerusakan ekosistem laut dan keamanan wilayah mereka.
Kepala BLUD Raja Ampat, Hasan Makasar, yang merupakan putra asli Raja Ampat Selatan dan dikenal memiliki pengalaman di bidang pendidikan serta aktivitas sosial, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan rutin di wilayah Kofiau.
Menurutnya, saat ini terdapat 5 personel BLUD yang bertugas di lapangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.
“Kami tentu melakukan pengawasan rutin bersama berbagai pihak yang melibatkan TNI, Polri, dan tokoh masyarakat.
BLUD sendiri memiliki fungsi pemantauan dan pengawasan, sehingga patroli bersama dapat melibatkan masyarakat adat dan aparat penegak hukum,” ujar Hasan Makasar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Jumat (19/6/2026).
Ia menjelaskan bahwa Pulau Boo memerlukan perhatian khusus karena merupakan wilayah pulau terluar yang berbatasan antara Papua dan Maluku. Oleh sebab itu, pengawasan terpadu dinilai penting guna mencegah berbagai aktivitas yang dapat merusak sumber daya laut.
“Untuk Pulau Boo sendiri perlu ada pengawasan khusus karena merupakan wilayah pulau terluar. Kami berharap pola pengawasan yang dilakukan bersama ini dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga melibatkan Polair dan pihak terkait lainnya karena mereka memiliki kewenangan penegakan hukum,” katanya.
Masyarakat berharap sinergi antara BLUD Raja Ampat, TNI-Polri, masyarakat adat, dan instansi terkait dapat memperkuat pengawasan kawasan konservasi serta mencegah praktik penangkapan ikan secara ilegal yang mengancam kelestarian sumber daya laut di Distrik Kofiau. (Niko)
