Fopera Soroti Definisi OAP dalam Raperdasus, Yanto Ijie : Jangan Sampai Merugikan Orang Asli Papua

oleh -41 Dilihat

SORONG, PBD – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Papua Barat Daya menyoroti sejumlah substansi dalam Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP), khususnya terkait definisi dan mekanisme pengakuan identitas orang asli Papua yang dinilai masih terlalu luas dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum dikemudian hari.

Ketua Fopera Papua Barat Daya, Yanto Ijie, menyampaikan catatan kritis tersebut usai menghadiri Rapat Pleno Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka penyerahan hasil pemberian saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap Raperdasus tentang OAP serta Raperdasus tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan Tanah Adat.

Kegiatan tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (16/11/2026), dengan agenda penyerahan hasil kajian dan pokok-pokok pikiran MRP PBD terhadap dua rancangan regulasi yang diajukan DPR Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Yanto mengapresiasi MRP PBD yang telah menjalankan salah satu bagian penting dari amanat undang-undang melalui pemberian pertimbangan terhadap kedua Raperdasus tersebut.

Namun, khusus Raperdasus tentang OAP, pihaknya menemukan sejumlah rumusan yang menurut Fopera perlu ditinjau kembali sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah khusus.

“Setelah kita melihat bagian-bagian penting yang dipresentasikan, ternyata definisi Orang Asli Papua ini masih terlalu luas. Masih banyak frasa yang dalam pemaknaan hukumnya nanti justru bisa merugikan Orang Asli Papua,” ungkap Yanto.

Salah satu hal yang menjadi perhatian Fopera adalah rumusan mengenai pengakuan marga dan garis keturunan, khususnya terkait pemberian atau pengakuan marga melalui mekanisme tertentu.

Menurut Yanto, mekanisme pengakuan yang memungkinkan seseorang memperoleh pengakuan marga melalui pemberian atau pelabelan tertentu perlu dikaji secara cermat agar tidak mengaburkan batas-batas identitas dan pengakuan keaslian Orang Asli Papua.

Ia mengingatkan, apabila rumusan tersebut tidak diperjelas, dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan dalam perlindungan identitas OAP pada masa mendatang.

“Ini berbahaya. Bayangkan 50 sampai 60 tahun ke depan, jangan sampai Papua justru diduduki oleh orang-orang yang mendapatkan label pengakuan marga melalui mekanisme yang tidak tepat. Ini harus ditinjau kembali,” tegasnya.

Fopera berharap MRP PBD, DPR Papua Barat Daya, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dapat mencermati kembali setiap definisi, frasa, serta mekanisme pengakuan dalam Raperdasus tersebut agar tidak menimbulkan multitafsir ketika diterapkan.

Menurutnya, regulasi yang mengatur perlindungan Orang Asli Papua harus benar-benar memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak masyarakat adat, bukan justru membuka ruang persoalan baru.

Kecewa Kepala Daerah Tingkat II Tak Ada yang Hadir

Selain memberikan catatan terhadap substansi Raperdasus, Yanto juga menyayangkan ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, khususnya para bupati dan wali kota, dalam rapat pleno tersebut.

Ia menilai kehadiran kepala daerah sangat penting karena forum tersebut menjadi momentum bagi MRP PBD untuk menyampaikan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses serta pokok-pokok pikiran terkait perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota, dalam acara yang sangat penting ini. Rapat pleno ini merupakan kesempatan bagi MRP untuk menyerahkan pokok-pokok pikiran yang mereka himpun langsung dari masyarakat saat melakukan reses,” ujarnya.

Yanto menegaskan, kepala daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pengelolaan anggaran, tetapi juga harus menunjukkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak Orang Asli Papua.

Ia menilai hasil rekomendasi dan pertimbangan MRP PBD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan identitas, hak adat, serta masa depan masyarakat asli Papua.

Atas kondisi tersebut, Fopera meminta Gubernur Papua Barat Daya, pimpinan DPR Papua Barat Daya, hingga Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap ketidakhadiran kepala daerah dalam agenda penting tersebut.

“Jangan hanya berbicara soal uang dan anggaran Otsus, tetapi prinsip-prinsip perlindungan terhadap Orang Asli Papua yang direkomendasikan dan dikerjakan MRP ini juga harus ditindaklanjuti. Kami berharap Gubernur Papua Barat Daya, Ketua DPR, dan Menteri Dalam Negeri memberikan perhatian terhadap persoalan ini,” tegas Yanto.

Fopera berharap seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pembentukan Raperdasus dapat mengedepankan kepentingan Orang Asli Papua, sehingga regulasi yang dihasilkan benar-benar menjadi instrumen perlindungan, pengakuan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Barat Daya. (oke)

📲
Instal Aplikasi Sorong News
Baca berita Papua Barat Daya lebih cepat langsung dari perangkat Anda.
Cara instal di iPhone/iPad:

1. Buka Sorong News dengan Safari.
2. Tekan Bagikan.
3. Pilih Tambahkan ke Layar Utama.
4. Tekan Tambah.
Instalasi otomatis belum tersedia.

Gunakan menu browser: Install App, Install, atau Add to Home Screen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *