SORONG, PBD – Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad tegaskan, proses pelantikan 17 pejabat eselon II Papua Barat Daya beberapa hari lalu di Jakarta telah melewati proses yang cukup panjang.
“Terkait pelantikan pejabat itu mohon dipahami oleh semua pihak, yang tidak paham jangan bicara sembarangan di media, sebab bisa menimbulkan kesalahpahaman,” ungkap Musa’ad usai memimpin upacara Harkitnas di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (22/5/23).
Bebernya, pelantikan mau dilakukan dimana saja adalah hal yang sah dan target Pemrov sebelum 1 Juni harus ada pejabat definitif.
“Jangan bicara seakan-akan kami membuat kesalahan, ini kita lakukan langsung di pusatnya, dimana semua lembaga-lembaga yang diperlukan ada,” jelasnya.
Katanya, alasannya pelantikan disana pertama melalui pertimbangan efisiensi dan efektivitas karena sebelum dilantik, pejabat tersebut telah menjalan seleksi di Jakarta sehingga target ini harus dipercepat dengan melalui ijin kementerian dalam negeri.
“Kita minta izin pada kemendagri untuk meminjam tempat, dimanapun dilantik itu sah tidak harus disini, bahkan kita harus bangga karena sebab pertama pejabat eselon II Papua Barat Daya dilantik dalam Kemendagri,” pungkasnya.
Sambungnya, Kemendagri milik semua pihak dan porosnya semua daerah, yang menjadi soal kalau melantik diluar Kemendagri misalnya Kementerian Hukum dan Ham.
“Karena kita lakukan disitu pasti dia fasilitasi tempat, kemudian dilakukan pembinaan bagaimana proses-proses itu, kemudian mereka akan mengawasi apakah setiap proses berjalan sesuai atau tidak,” terangnya.
Menurutnya, semua pejabat yang dilantik sudah sesuai prosedur tidak usah negatif thinking, jika ada yang merasa ada tidak memenuhi syarat silahkan pergi dan melapor.
“Tambahnya, semua sudah tahu tujuannya jadi stop sudah tidak usah lagi cari-cari masalah karena semua saling baku tahu kartu,” ujar Musaad.
Terkait dua kepala daerah yang ikut dilantik yaitu Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dan Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga, Muhammad Musa’ad, menjelaskan bahwa pelantikan dua kepala daerah tersebut karena telah terlebih dahulu mengusulkan pindah dari provinsi Papua Barat ke PBD.
Dirinya berharap kepada masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan propaganda- propaganda politik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu dan berpikir negatif. Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk bergandengan tangan berpikir positif dalam membangun Papua Barat Daya.
Belum diketahui 17 pejabat yang dilantik menjabat sebagai apa, namun dari 17 tersebut merupakan wajah lama di sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Diantaranya, Rahman, Harjito, Julian Kelly Kambu, Yusdi Lamatenggo, Gamar Malabar, Eda Doo, Jhoni Way, Vicente Baay, Naomi Netty Howay, Jacob Karet, Yan Piet Mosso, George Yarangga, Betariks Anggiluli, Viktor Solossa, dan pejabat lainnya. (Mewa/01)
