MANOKWARI, PAPUA BARAT – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghadiri Rapat Pimpinan (RAPIM) yang diselenggarakan oleh Kodam XVIII/Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Kamis (26/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Papua Barat Daya diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol), Drs. George Japsenang, M.Si. Kehadiran perwakilan pemerintah daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan unsur TNI dalam mendukung pembangunan dan stabilitas wilayah.
Dalam paparannya, George Japsenang menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki posisi strategis sebagai gerbang Tanah Papua, dengan potensi besar di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata.
Ia menegaskan bahwa visi pembangunan daerah diarahkan pada terwujudnya Papua Barat Daya yang maju dan berkelanjutan berbasis ekonomi biru.
Fokus pembangunan tersebut meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumber daya manusia (SDM), serta pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, di antaranya rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan dan stunting, belum optimalnya investasi, serta keterbatasan infrastruktur. Selain itu, potensi gangguan keamanan di beberapa wilayah juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Terkait pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN), Japsenang menjelaskan bahwa sejumlah proyek menunjukkan progres positif. Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan, yang meliputi Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP, telah mencapai lebih dari 90 persen.
Sementara itu, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) telah rampung 100 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan program perumahan, peningkatan konektivitas wilayah, serta sektor perikanan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Meski demikian, pelaksanaan program-program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan tenaga kerja, distribusi material, permasalahan lahan, serta keterbatasan fiskal daerah yang masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, kondisi keamanan di Papua Barat Daya juga masih memerlukan perhatian, seiring adanya sejumlah insiden gangguan keamanan yang terjadi sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026.
Melalui forum RAPIM ini, diharapkan terjalin koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan aparat keamanan guna mendukung percepatan pembangunan serta menjaga stabilitas di wilayah Papua Barat Daya. (Oke)
