SORONG, PBD – Persoalan pertanahan di Papua Barat Daya tidak hanya menyangkut kepemilikan dan nilai ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan sejarah, identitas, serta hak-hak masyarakat adat. Karena itu, Polda Papua Barat Daya menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik agraria.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Polda Papua Barat Daya dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Swiss-Belhotel Kota Sorong, Selasa (17/11/2026).
Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Dr. Hengki Haryadi, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa persoalan tanah di Tanah Papua memiliki kompleksitas tersendiri karena tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial, budaya, sejarah, dan hak masyarakat adat.
“Tanah bukan sekadar komoditas ekonomi yang dapat dinilai berdasarkan aspek materi, tetapi juga merupakan identitas masyarakat yang harus dihormati dan dilindungi,” tegas Kapolda dalam sambutannya.
Menurutnya, persoalan seperti sengketa lahan, tumpang tindih sertifikat, hingga dugaan penyalahgunaan administrasi pertanahan harus ditangani secara cermat, profesional, transparan, dan humanis.
Sebab, apabila tidak dikelola dengan baik, persoalan pertanahan berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, Kapolda menetapkan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama.
Pertama, pencegahan dan deteksi dini potensi konflik pertanahan. Kedua, penegakan hukum dan penguatan integritas pelayanan pertanahan, termasuk pemberantasan praktik mafia tanah, pemalsuan dokumen, penyerobotan lahan, serta penyalahgunaan wewenang.
Ketiga, pengamanan dan kepastian hukum aset negara melalui inventarisasi, pendaftaran, dan percepatan sertifikasi tanah milik negara, khususnya aset yang berada dalam penguasaan institusi Polri.
Kapolda juga menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan dokumen. Seluruh jajaran kepolisian di wilayah Papua Barat Daya diminta segera membangun koordinasi berkelanjutan dengan kantor pertanahan di masing-masing daerah.
“Setiap persoalan agraria yang berpotensi menimbulkan konflik harus dapat diidentifikasi sejak awal. Pelibatan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak terkait sangat penting agar penyelesaian persoalan tetap menghormati hak-hak masyarakat,” menjadi penekanan Kapolda dalam arahannya.
Penandatanganan PKS dilakukan langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya bersama Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat, Keliopas Fenitiruma, S.SiT., M.H., QCRO.
Kerja sama tersebut juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan PKS antara para Kapolres dan Kapolresta jajaran Polda Papua Barat Daya dengan masing-masing Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Papua Barat Daya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, S.H., S.M., M.H., sejumlah pejabat utama Polda Papua Barat Daya, serta pejabat administrator di lingkungan BPN.
Sementara itu, Kasubbid PID Bidhumas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny S.A. Hengkelare, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk komitmen kedua institusi dalam memperkuat pelayanan publik, memberikan kepastian hukum pertanahan, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kerja sama strategis antara Polda Papua Barat Daya dan BPN ini diharapkan mampu meminimalisir potensi konflik agraria di tengah masyarakat, mencegah praktik-praktik yang melanggar hukum, serta mengamankan aset-aset negara secara tertib dan memiliki kepastian hukum. Sinergi ini juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jenny.
Ia menambahkan, sinergi tersebut diharapkan mampu membangun pola penanganan persoalan pertanahan yang lebih responsif melalui koordinasi lintas instansi.
Dengan adanya kerja sama ini, Polda Papua Barat Daya dan BPN diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan konflik agraria, memberantas praktik mafia tanah, serta memastikan penegakan hukum pertanahan tetap berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat dan ketentuan perundang-undangan. (oke)







