SORONG, PBD – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang III dengan agenda peresmian pemberhentian Melkianus Way dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Achas Marlon Budji sebagai anggota DPRK Sorong sisa masa jabatan 2024-2029, yang berlangsung di ruang sidang kantor DPRK Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (7/10/2026).
Peresmian tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 100.3.3.1/188/2026. Anggota DPRK Sorong PAW, Achas Marlon Budji resmi dilantik oleh Ketua DPRK Sorong, Jhon Lewerissa ditandai dengan pengambilan janji sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.
Partai Demokrat menunjuk Achas Marlon Budji menggantikan almarhum Melkianus Way yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Almarhum Melkianus Way yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRK Sorong, dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, memiliki integritas, serta komitmen kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Sorong, Ansar Karim mengatakan rapat paripurna hari ini memiliki arti penting bagi perjalanan kelembagaan DPRK Sorong.
“Rapat paripurna hari ini memiliki arti penting bagi perjalanan kelembagaan DPRK Sorong, karena kita bersama-sama menyaksikan proses peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan Pengganti Antar Waktu anggota DPRK Sorong untuk sisa masa jabatan tahun 2024–2029,” ujarnya.
Ia menegaskan proses PAW tersebut merupakan bagian dari dinamika kelembagaan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
“Atas nama pribadi, Pemerintah Kota Sorong, dan seluruh masyarakat Kota Sorong, saya menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada almarhum Melkianus Way, SE yang telah menjadi bagian dari perjalanan pengabdian dan perjuangan lembaga DPRK Sorong,” ungkapnya.
Menurutnya, almarhum patut dikenang bukan hanya karena kedudukannya sebagai anggota DPRK Sorong, tetapi juga sebagai pribadi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya bagi masyarakat dan daerah.
Ia juga menyampaikan selamat kepada Achas Marlon Budji yang resmi menjalankan amanah sebagai anggota DPRK Sorong masa jabatan 2024-2029.
“Pengangkatan ini bukan sekadar pergantian kedudukan, tetapi merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab konstitusional kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya berharap anggota DPRK yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, disiplin, tanggung jawab dan komitmen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Sorong,” kata Ansar.
Ia juga mengingatkan tiga fungsi utama yang harus dijalankan anggota DPRK dengan baik, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
“Ketiga fungsi tersebut hendaknya dilaksanakan secara konstruktif, objektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kehadiran Achas Marlon Budji dapat semakin memperkuat sinergi antara DPRK dan Pemerintah Kota Sorong dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.
“Pemerintah Kota Sorong membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh elemen, termasuk DPRK Sorong, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah, yaitu ‘Bersama Membangun Kota Sorong yang Maju, Bersih, Hijau, Aman dan Sejahtera’,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRK Sorong, Jhon Lewerissa menyatakan PAW merupakan bagian dari mekanisme keanggotaan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Oleh karena itu, proses yang dilaksanakan pada hari ini bukan sekadar pergantian personel dalam keanggotaan DPRK, tetapi merupakan perhatian dan upaya untuk memastikan agar fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan DPRK dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Jhon menegaskan bahwa jabatan sebagai anggota DPRK adalah sebuah kepercayaan dan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, ketulusan dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat.
Ia berharap anggota DPRK yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan dinamika dan mekanisme kerja kelembagaan, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRK, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. (Dav)
