SORONG, PBD – Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sorong menggelar pelatihan vokasi bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan.
Hal itu disampaikan Kepala BPVP Sorong, Hardiansyah saat ditemui wartawan di kantornya beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan pelatihan ini merupakan program non-batch yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada akhir tahun 2026.
Pelatihan tersebut terbagi menjadi 9 kelas, masing masing kelas maksimal 16 perserta. Program tersebut dibuka untuk masyarakat umum yang ingin meningkatkan kompetensi, baik untuk bekerja maupun membuka usaha mandiri.
Menurut Hardiansyah, BPVP Sorong saat ini membuka sembilan jenis pelatihan. Kesembilan pelatihan itu antara lain basic office komputer, perawatan AC residensial, kecantikan, menjahit, pembuatan roti, teknisi telepon seluler, barista, listrik domestik, dan servis sepeda motor injeksi.
Kesembilan kejuruan tersebut dipilih karena dinilai paling dibutuhkan oleh dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. Selain itu, seluruh kejuruan tersebut memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha mandiri di Kota Sorong dan wilayah sekitarnya.
“Pelatihan ini kami buka untuk masyarakat yang ingin menambah keterampilan. Harapannya setelah mengikuti pelatihan, peserta bisa langsung bekerja atau membuka usaha sendiri,” ujar Hardiansyah.
Ia menjelaskan, peserta yang mendaftar secara offline maupun online di BPVP Sorong terdiri atas Orang Asli Papua (OAP) dan non-OAP. Perbandingan peserta OAP sebesar 30 persen dan non-OAP sebesar 70 persen. Komposisi tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengikuti pelatihan vokasi.
Selain pelatihan reguler, BPVP Sorong juga memiliki kelas khusus OAP. Kelas khusus tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) dari pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelatihan yang diminta.
“Kita kerja sama tergantung permintaan dari pemerintah kota atau provinsi, jenis pelatihan apa yang mereka minta untuk dilatih,” ucapnya.
Ia menegaskan, BPVP Sorong membuka lebar pendaftaran bagi masyarakat untuk mengikuti pelatihan. Hal ini karena seluruh pelatihan yang diselenggarakan BPVP telah mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Dengan standar tersebut, kualitas lulusan diharapkan dapat bersaing di dunia kerja.
Selama pelatihan, peserta tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga praktik langsung sesuai dengan kejuruan masing-masing.
Setelah dilatih, peserta diharapkan dapat melakukan pekerjaan secara mandiri sesuai bidang yang dipelajari. Pelatihan ini diakhiri dengan sertifikasi atau uji kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas kemampuan peserta.
Selain itu, peserta yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sertifikat tersebut menjadi nilai tambah bagi peserta saat melamar pekerjaan maupun saat merintis usaha.
Hardiansyah berharap, melalui pelatihan vokasi ini, angka pengangguran di Kota Sorong dapat ditekan. Ia juga berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya memiliki keterampilan dan sertifikat kompetensi di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat.
“BPVP Sorong akan terus berkomitmen untuk menghadirkan pelatihan yang berkualitas, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Dav)
