SORONG, PBD – Ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Marciano Norman menegaskan bahwa pihak KONI mendukung pemberantasan korupsi di tubuh organisasi olah raga tersebut. Hal ini disampaikan Marciano usai melantik pengurus KONI Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Selasa malam (7/3/23).
“Saya persilahkan aparat penegak hukum untuk menegakan hukum. Kalau salah silahkan diproses sesuai hukum yang berlaku dan jika tidak salah harus dipulihkan nama baiknya. Saya juga sudah sampaikan ke Kapolda Papua Barat untuk secepatnya diproses agar ada ketetapan hukum bagi persoalan tersebut. Saya ingin KONI, pengurusnya juga bersih dan tidak bermasalah dengan hukum,” tegas Marciano.
Sementara itu, terkait jabatan pengurus KONI daerah yang rata-rata dijabat kepala daerah, pejabat daerah, Marciano mengatakan hal tersebut tidak masalah, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolharagaan, mengizinkan pejabat publik menjadi Ketua atau pengurus KONI.
Sebelumnya, Polda Papua Barat telah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dana hibah di organisasi KONI Papua Barat yang diperkirakan merugikan negara puluhan miliar rupiah. (Oke)
