MANOKWARI, PAPUA BARAT – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Barat, Yosias Saroy, menegaskan bahwa pengurus KONI Papua Barat periode 2026–2030 harus menjalankan tugas secara sukarela menyusul aturan anggaran yang disebutnya mengatur larangan pemberian honor, biaya makan dan minum, serta perjalanan dinas bagi pengurus.
Penegasan tersebut disampaikan Yosias setelah menggelar rapat bersama jajaran pengurus KONI Papua Barat untuk mendengarkan laporan Ketua Harian Wendy Adrian Ratag, termasuk melakukan pengecekan terhadap surat keputusan (SK) kepengurusan yang telah diterbitkan.
Yosias menjelaskan, kebijakan tersebut berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 yang, menurut penjelasannya, menjadi acuan dalam penyusunan anggaran hibah bagi organisasi kemasyarakatan, termasuk KONI di daerah.
“Ini aturan yang tidak bisa kita langgar. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menjalankan peraturan tersebut. Dalam menyusun anggaran tahun 2026, kita harus menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari,” tegas Yosias.
Ia menekankan, ketentuan tersebut bukan merupakan kebijakan KONI Pusat, melainkan aturan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan anggaran organisasi.
Karena itu, Yosias mengajak seluruh pengurus KONI Papua Barat tetap memiliki semangat, loyalitas, dan komitmen dalam membangun olahraga serta meningkatkan prestasi atlet Papua Barat di berbagai kejuaraan nasional.
Menurutnya, tanggung jawab pengurus tidak semata-mata berorientasi pada honor atau fasilitas, tetapi juga pada upaya memajukan cabang olahraga dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik Papua Barat.
“Sebagai pengurus, mari kita tetap semangat dan mandiri, serta memiliki jiwa besar demi kemajuan olahraga di Papua Barat. Kita harus berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya,” ujarnya.
Yosias juga mengakui bahwa pada awal terpilih sebagai Ketua Umum KONI Papua Barat, dirinya berharap tersedia honor dan fasilitas bagi pengurus. Namun, setelah mengetahui ketentuan yang disampaikan dalam pembahasan anggaran tersebut, ia mengajak seluruh pengurus menerima keadaan dan mengutamakan pengabdian.
“Saya mengajak seluruh pengurus terpilih untuk bersama-sama membangun KONI secara sukarela dengan penuh loyalitas. Mari kita bekerja demi kemajuan olahraga dan atlet-atlet di Provinsi Papua Barat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Harian KONI Papua Barat, Wendy Adrian Ratag, secara terpisah menjelaskan bahwa dalam pertemuan dengan KONI Pusat, sejumlah agenda turut dibahas, mulai dari jadwal pelantikan pengurus, induk organisasi yang tergabung dalam KONI, hingga cabang olahraga yang sedang diupayakan untuk masuk sebagai anggota.
Wendy mengatakan, pihaknya juga berkonsultasi mengenai ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penganggaran bagi organisasi olahraga di daerah.
Ia menyebutkan bahwa dalam pembahasan tersebut, pengurus KONI di daerah diposisikan sebagai relawan atau sukarelawan olahraga, sehingga pengelolaan anggaran harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Terkait pelantikan pengurus KONI Papua Barat periode 2026–2030, Wendy memastikan SK kepengurusan telah tersedia. Namun, jadwal resmi pelantikan belum ditetapkan karena masih menunggu kesiapan Ketua Umum KONI Pusat dan pengurus KONI Papua Barat.
“Untuk jadwal pelantikan, SK sudah ada, tetapi waktunya belum ditentukan. Kami memperkirakan pelantikan dapat berlangsung bulan depan, dengan tetap menunggu kesiapan Ketua Umum KONI Pusat dan KONI Papua Barat,” jelas Wendy.
Dengan demikian, pengurus KONI Papua Barat diharapkan tetap solid dan mengedepankan semangat pengabdian dalam menjalankan program pembinaan olahraga serta mempersiapkan atlet menghadapi berbagai agenda kompetisi mendatang. (Rolly)
