MANOKWARI, PAPUA BARAT — Aktivis muda Papua Barat, Thomas Sanadi, menyampaikan teguran serius terkait dugaan penyalahgunaan jabatan dan intimidasi terhadap sejumlah Cabang Olahraga (Cabor) dalam proses pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Barat.
Dalam pernyataannya pada 20 Agustus 2026, Thomas mengaku menerima sejumlah laporan mengenai dugaan adanya oknum pejabat yang menggunakan kewenangan dan jabatannya untuk menekan Cabor agar memberikan dukungan atau rekomendasi kepada calon tertentu.
Ia juga menyoroti dugaan ancaman mutasi terhadap Ketua Cabor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila tidak memberikan dukungan kepada pihak tertentu.
Thomas meminta Gubernur Papua Barat segera memberikan perhatian dan mengevaluasi apabila benar terdapat oknum yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dalam proses pemilihan Ketua KONI Papua Barat.
Menurutnya, proses pemilihan Ketua KONI harus berlangsung secara sehat, demokratis, sportif, dan bermartabat. Setiap Cabor, kata dia, harus diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa adanya tekanan maupun intimidasi.
“Papua Barat membutuhkan pemimpin KONI yang berjiwa besar, adil, profesional dan mampu melayani seluruh insan olahraga. Jangan menggunakan kekuasaan untuk menekan atau mengintimidasi Cabor,” tegas Thomas.
Ia menilai KONI merupakan wadah untuk membangun dan meningkatkan prestasi olahraga di Papua Barat, sehingga proses pemilihan kepemimpinannya harus mengedepankan persaudaraan serta kepentingan kemajuan olahraga, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Olahraga adalah rumah persaudaraan, bukan arena kekuasaan dan paksaan. Jangan biarkan dunia olahraga Papua Barat dirusak oleh kepentingan kekuasaan,” ujarnya.
Thomas juga menyampaikan bahwa apabila dugaan tersebut tidak segera ditanggapi dan diselesaikan secara serius, dirinya bersama sejumlah elemen pemuda dan insan olahraga Papua Barat siap menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Papua Barat pada 25 Agustus 2026.
Ia menegaskan, aksi tersebut akan dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi agar proses pemilihan Ketua KONI Papua Barat dapat berjalan secara transparan, demokratis, sportif, dan bebas dari tekanan terhadap Cabor.
“Jika tidak ada penyelesaian, kami siap menyampaikan aspirasi secara damai di Kantor Gubernur. Kami ingin proses pemilihan Ketua KONI Papua Barat berjalan sesuai aturan dan benar-benar untuk kemajuan olahraga,” tutupnya
