James Burung Sesalkan Hak Jawab Tak Diakomodir, Soroti Pemberitaan PKS yang Dinilai Tidak Berimbang

oleh -0 Dilihat

SORONG, PBD – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Sorong, James Burung, S.Sos., M.M., menyayangkan sejumlah pemberitaan terkait polemik Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemerintah Kota Sorong dengan delapan perusahaan media yang dinilainya tidak memberikan ruang klarifikasi maupun hak jawab secara proporsional.

James menilai, pemberitaan yang memuat tudingan terhadap dirinya, baik dalam kapasitas sebagai pejabat publik maupun secara pribadi, seharusnya tetap mengedepankan prinsip keberimbangan dengan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.

Hal tersebut disampaikan James dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/11/2026), menyikapi desakan tiga organisasi konstituen Dewan Pers tingkat Provinsi Papua Barat Daya, yakni SMSI, IJTI, dan PWI, bersama komunitas jurnalis OAP, yang meminta Wali Kota Sorong mengevaluasi hingga mencopot dirinya dari jabatan Kepala Dinas Kominfo.

“Saya sesalkan sejumlah media yang menyerang saya, baik secara jabatan maupun pribadi. Namun ketika klarifikasi disampaikan, tidak diberitakan sebagai hak jawab sesuai amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik,” ungkap James.

Menurutnya, kebebasan pers harus berjalan seiring dengan tanggung jawab profesional dalam menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan memberikan ruang bagi pihak yang menjadi objek pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi.

James menegaskan, polemik penandatanganan PKS dengan delapan perusahaan pers tahun 2026 bukan didasarkan pada kepentingan pribadi ataupun upaya mengesampingkan media tertentu, melainkan karena keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi pemerintah daerah.

Ia juga memastikan bahwa keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, S.H., M.P.A.

“Penandatanganan PKS bersama delapan perusahaan pers ini sudah atas persetujuan pimpinan kami, Bapak Wali Kota Sorong. Tidak ada kepentingan pribadi saya dengan delapan perusahaan pers tersebut maupun tendensi terhadap media lainnya,” tegasnya.

James menyebut polemik yang berkembang akan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki tata kelola kemitraan media di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, termasuk sebagai pertimbangan dalam penyusunan program kerja tahun anggaran 2027.

Ia juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam menyikapi pemberitaan yang dinilainya tidak memenuhi kaidah jurnalistik.

James berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan ini secara profesional dengan tetap menghormati kebebasan pers, independensi media, serta hak setiap pihak untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang. (oke)

📲
Instal Aplikasi Sorong News
Baca berita Papua Barat Daya lebih cepat langsung dari perangkat Anda.
Cara instal di iPhone/iPad:

1. Buka Sorong News dengan Safari.
2. Tekan Bagikan.
3. Pilih Tambahkan ke Layar Utama.
4. Tekan Tambah.
Instalasi otomatis belum tersedia.

Gunakan menu browser: Install App, Install, atau Add to Home Screen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *