SORONG, PBD – Masyarakat adat marga Kalami melakukan pemalangan kantor PT Pertamina EP (Persero) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (29/9/2026) dini hari.
Aksi pemalangan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran pihak Pertamina EP Sorong belum membayar ganti rugi kepada marga Kalami.
Kepala Suku Moi, Yeri Su mengatakan, pemalangan terpaksa dilakukan karena pihaknya sudah empat kali menyurat ke pihak Pertamina, namun hingga saat ini tidak pernah digubris sama sekali.
“Sudah empat kali kami menyurat ke Pertamina, tapi tidak ada tanggapan sama sekali. Mereka diam, seolah tidak menghargai kami sebagai pemilik ulayat,” ujar Yeri di lokasi pemalangan, Selasa dini hari.
Ia menekankan bahwa selama ini Direktur hingga seluruh jajaran Pertamina tinggal, tidur dan makan di atas tanah Moi Kota Sorong. Namun hak-hak pemilik ulayat tidak pernah diperhatikan.
Lebih lanjut, Yeri mengungkapkan bahwa perjuangan untuk mendapatkan hak ulayat tersebut bukan baru kali ini saja. Pihaknya bahkan sudah enam kali bolak-balik ke Jakarta menemui manajemen Pertamina pusat.
“Kami sudah enam kali datang ke Jakarta, dijanjikan akan difasilitasi penyelesaiannya, tapi sampai hari ini tidak ada realisasi,” ungkapnya.
Yeri menegaskan bahwa aksi palang ini merupakan puncak kekecewaan atas janji-janji yang tak kunjung ditepati. Ia juga menegaskan bahwa pemalangan akan terus berlanjut hingga ada penyelesaian dari pihak Pertamina.
Yeri pun sempat kecewa atas jawaban Direktur Pertamina yang menyebut perusahaan sudah memiliki undang-undang. Untuk itu, pihaknya akan menggunakan aturan Adat dan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Di tempat yang sama, ahli waris marga Kalami, Erkanus Kalami menyatakan bahwa pihaknya juga sudah beberapa kali menyurati Pertamina EP Sorong, tetapi selalu terkesan menghindar.
Erkanus mengaku bahwa anggota DPR Papua Barat Daya dari Fraksi Otsus sudah mengetahui perihal pemalangan ini.
Akibat pemalangan yang dilakukan sejak dini hari tersebut, aktivitas di kantor Pertamina EP Sorong lumpuh total dan tidak dapat beroperasi seperti biasanya.
Tanggapan PT Pertamina EP Sorong
PT Pertamina EP Papua Field menyikapi adanya aksi pemalangan di area kantor Papua Field yang dilakukan oleh Kepala Suku Besar Moi Sorong Raya pada Selasa (29/9/2026).
PT Pertamina EP Papua Field menghormati hak masyarakat adat dalam menyampaikan aspirasi serta memahami bahwa hubungan dengan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kegiatan perusahaan di wilayah operasinya.
Field Manager Papua Field, Ardi, menyampaikan bahwa Pertamina EP senantiasa mengedepankan komunikasi dan dialog dalam membangun hubungan yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat adat.
“Kami menghormati masyarakat adat Moi beserta seluruh aspirasi yang disampaikan. Bagi kami, komunikasi dan dialog merupakan langkah penting untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi atas setiap persoalan yang berkembang,” ujar Ardi.
Ia menambahkan, Pertamina EP Papua Field terbuka untuk melakukan komunikasi dengan perwakilan masyarakat adat melalui mekanisme yang baik dan konstruktif, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kepentingan seluruh pihak.
“Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan melalui ruang dialog yang terbuka, dengan mengedepankan saling menghormati dan mencari titik temu. Kami juga terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait agar aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara tepat,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang berkelanjutan, Pertamina EP Papua Field berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk dalam memahami berbagai aspirasi yang berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan perusahaan di wilayah yang memiliki nilai sosial, budaya, dan adat bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa penyelesaian yang baik dapat dicapai melalui komunikasi yang terbuka, saling menghargai, dan mengedepankan kepentingan bersama. Pertamina EP Papua Field siap membuka ruang komunikasi untuk membahas aspirasi masyarakat adat,” tutup Ardi.(Dav/Oke)
