SORONG, PBD – Kejaksaan Tinggi Papua Barat menggeledah Kantor Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Wilayah Maluku-Papua di Jalan Sorong-Aimas KM 16, Kota Sorong, Kamis (18/9/2026).
Dari penggeledahan itu, penyidik menyita 8 kontainer berisi dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta 6 dus dokumen pembayaran TA 2023-2024.
Kasi Penkum Kejati Papua Barat, Prima, mengatakan penggeledahan terkait dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Balai Gakkum LHK Maluku-Papua Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
“Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Balai Gakkum LHK Wilayah Maluku-Papua TA 2023 dan 2024,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Prima menjelaskan, penggeledahan dilakukan setelah perkara ini naik status dari penyelidikan ke penyidikan pada 2 September 2026 lalu.
Menurutnya, penggeledahan merupakan upaya paksa yang sah bagi penyidik untuk memperoleh alat bukti guna membuat terang peristiwa pidana.
Dalam penggeledahan tersebut, tim Pidsus Kejati Papua Barat mengamankan 8 kontainer dokumen kegiatan dan pertanggungjawaban anggaran, 6 dus dokumen pembayaran, serta dokumen pendukung lainnya.
“Dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan untuk mendukung penyidikan yang sedang dilaksanakan,” kata Prima.
Selanjutnya, seluruh dokumen hasil penggeledahan akan disita dan dianalisa.
“Dokumen akan dianalisa dan diuji untuk mengungkap hubungan serta kaitan dengan alat bukti lain yang telah dan akan diperoleh penyidik,” pungkasnya.
Hingga kini Kejati belum mengumumkan besaran kerugian negara maupun penetapan tersangka. Pihak Balai Gakkum LHK Maluku-Papua juga belum memberikan tanggapan resmi. (Dav)




