RAJA AMPAT, PBD – Institut USBA mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan nasional agar keberlanjutan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Desakan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institut USBA, Charles Imbir, pada 16 November 2026, menyikapi dinamika ketatanegaraan nasional terkait posisi Wakil Presiden RI.
Charles menilai, posisi Wakil Presiden memiliki arti strategis bagi masa depan pembangunan Papua. Pasalnya, berdasarkan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Wakil Presiden secara ex officio menjabat sebagai Ketua BP3OKP.
Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2025, yang mengatur kedudukan dan peran BP3OKP dalam percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Menurut Charles, kondisi tersebut membuat proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya dipandang sebagai pergantian kepemimpinan atau kalkulasi politik nasional. Lebih dari itu, harus ada jaminan keberlanjutan agenda afirmasi dan percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Setiap proses politik yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden harus memastikan bahwa agenda afirmatif untuk Papua tidak terganggu, mengalami kemunduran, atau kehilangan arah,” kata Charles.
Ia menegaskan, siapa pun figur yang nantinya menduduki jabatan Wakil Presiden harus memiliki komitmen moral, pemahaman yang komprehensif, serta keberpihakan terhadap percepatan pembangunan Papua.
“Siapa pun figur yang kelak memegang tampuk kepemimpinan sebagai Wakil Presiden harus memiliki komitmen moral, pemahaman komprehensif, dan keberpihakan yang jelas terhadap percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua,” ujarnya.
Empat Agenda Strategis Papua
Lebih lanjut, Institut USBA mengidentifikasi empat agenda strategis yang perlu menjadi perhatian dalam proses transisi kepemimpinan nasional.
Pertama, menjaga stabilitas kelembagaan BP3OKP. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu fungsi operasional, koordinasi, maupun agenda percepatan pembangunan Papua yang selama ini dijalankan BP3OKP.
Kedua, menempatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) sebagai prioritas. Institut USBA meminta momentum pengisian jabatan Wakil Presiden menjadi kesempatan untuk mempertegas komitmen negara terhadap keadilan sosial, perlindungan hak-hak dasar, serta percepatan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
“Papua tidak boleh hanya menjadi bagian dari kalkulasi politik ketika momentum pemilihan berlangsung. Kepentingan dan masa depan masyarakat Papua harus menjadi bagian dari agenda utama negara,” demikian sikap Institut USBA.
Ketiga, memperkuat perlindungan lingkungan Papua. Institut USBA menyoroti dampak kegiatan ekonomi ekstraktif, terutama pertambangan dan eksploitasi sumber daya alam berskala besar.
Menurut Charles, pembangunan ekonomi harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat. Karena itu, BP3OKP diharapkan mengambil peran strategis dalam memastikan percepatan pembangunan tidak mengorbankan ekosistem, masyarakat adat, maupun keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Keempat, memperkuat tata kelola pembangunan yang aspiratif dan partisipatif. Institut USBA mendorong BP3OKP membangun komunikasi yang lebih inklusif dengan masyarakat adat, pemerintah daerah, serta tokoh-tokoh lokal di seluruh Tanah Papua.
Dalam hal ini, prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent) atau PADIATAPA (Persetujuan di Awal Tanpa Paksaan) dinilai penting untuk memastikan masyarakat adat memiliki ruang berpartisipasi dalam setiap kebijakan pembangunan yang menyangkut kehidupan dan wilayah adat mereka.
Jangan Sampai Papua Kehilangan Arah
Institut USBA menyatakan akan terus mengawal isu keberlanjutan BP3OKP melalui kajian, advokasi, dan dialog publik.
Menurut lembaga tersebut, keberlanjutan BP3OKP bukan sekadar persoalan struktur kelembagaan, tetapi berkaitan langsung dengan arah pembangunan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta masa depan Orang Asli Papua.
“Masa depan Papua yang adil, damai, dan sejahtera merupakan tolok ukur utama dari kemajuan Papua secara keseluruhan,” demikian pernyataan Institut USBA.
Karena itu, Institut USBA berharap proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI tidak hanya terfokus pada dinamika dan kepentingan politik nasional, tetapi juga memberikan kepastian terhadap keberlanjutan agenda afirmasi serta percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. (Niko)







