SORONG, PBD- Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, menegaskan kalau kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) hadir bukan hanya mengawal kegiatan otonomi khusus.
Pernyataan tersebut disampaikan Otto Ihalauw, saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Seminar Hasil Penelitian Partisipasi Usia Sekolah dan Pengembangan Model Pendidikan di Kabupaten Sorong Selatan, yang berlangsung disalah satu Hotel, Kota Sorong, Rabu (20/9/23).
“Kami hadir bukan hanya mengawal kegiatan otonomi khusus yang hadir ini kita berbicara tentang pendidikan tapi juga bicara tentang pembangunan pada umumnya di daerah Papua dari Kementerian terkait,” ucap Anggota BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya, Otto Ihalauw, saat dijumpai media.
Jelasnya, Otsus ada yang sudah berjalan baik bahkan yang belum sempat berjalan entah melalui aspek perencanaannya, aspek penganggarannya, namun satu yang pasti yaitu aspek pengawasan terhadap semuanya pasti akan dikawal.
Beber Otto, kelompok kerja mereka juga terdiri dari Profesional, para akademisi dan Papua Champions, ada enam orang yang sebelumnya telah dibentuk dari setiap provinsi untuk mengawal sesuai dengan Perpres nomor 24 Tahun 2023 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua.
“Untuk menyusun sebuah perencanaan pembangunan harus diawali dengan sebuah penelitian, dan Bupati Sorong sebagai salah satu file project dimana kedepan kita harap para kepala daerah di seluruh tanah Papua akan menyusun program dengan melakukan pendekatan,” tegasnya.
Dibeberkannya, bukan saja berbicara pendidikan namun ada juga hal penting yang harus diperhatikan yakni dari sisi kesehatan, kalau didalam Rapat Penyusunan Rencana Percepatan Pembangunan (RIPP) ada tiga isu strategis pertama berbicara tentang Papua Sehat, Papua cerdas dan Papua Produktif.
“Kami telah bahas Papua cerdas melalui aspek anak usia sekolah yang cukup tidak berkesempatan nikmati pendidikan, semoga melalui hasil penelitian dari Unipa ada sejumlah rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan kami kawal sampai menjadi program kegiatan,” ucapnya.
Kata Otto, jadi hasil penelitian ini tidak sampai disitu saja tapi harus ditindaklanjuti oleh kepala daerah untuk menyusun program dan kegiatan, seperti jumlah guru yang masih kurang.
“Nah, apakah hal tersebut akibat dari orang mengalami masa pensiun ataupun juga karena masalah-masalah sosial lainnya atau mengangkut penghasilan, nanti lewat rekomendasi inilah BP3OKP hadir untuk mengawal agar semuanya jelas apakah Gubernur Bupati Walikota melakukan dengan konsisten atau tidak,” tandasnya.
Diungkapkannya, BP3OKP tidak terlibat secara teknis operasional tapi hanya mengawal seberapa jauh konsistensi daerah dalam melakukan tugas sesuai dengan RIPP.
“Intinya yang jelas bahwa sasaran Otsus harus segera tercapai jadi OAP harus menjadi subjek dari proses pembangunan bukan lagi dia sebagai objek,” pungkasnya.
Otto menambahkan, pihaknya akan melakukan pemantauan kepada Kementerian terkait seberapa jauh mereka akan melakukan kegiatan pembangunan apakah sudah tepat sasaran atau belum. (Mewa)
